Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

Law2

Catatan saya mengenai dasar hukum tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi bagian 4 ini merupakan lanjutan dari pembahasan dasar hukum tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal-pasal yang mengatur tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimulai dari Pasal 136 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 137 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 139 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 141; Pasal 142; Pasal 143; dan Pasal 144 yang secara substantif diakomodir dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 59 sampai dengan Pasal 67).

Dari pasal-pasal yang ada, maka hanya terdapat satu ayat yang berbeda atau merupakan tambahan frasa dari yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu mengenai apa yang diatur dalam Pasal 136 ayat (3) “Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan gani rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugan akibat perbuatan dari pihak manapun”. Demikian pula apa yang diatur dalam Pasal 144 “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan”. Pasal 144 ini hanya merupakan penegasan atau frasa ini sebenarnya merupakan bagian dari Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah”.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 9 Desember 2005 oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yusril Ihza Mahendra dan telah disahkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 9 Desember 2005.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dasar hukum tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi berikutnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengaturan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi diatur dalam Bab XIV Kerugian Daerah, Pasal 315 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 316 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 318 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 319 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 320; Pasal 321 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 322; dan Pasal 323.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri RI H. Moh. Ma’ruf, SE  pada tanggal 15 Mei 2006.

Jika dicermati secara mendalam, maka keseluruhan pengaturan pasal-pasal yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan copy paste atau sama dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6.  Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bendahara.

Selanjutnya adalah dasar hokum tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi atau penyelesaian kerugian negara/daerah yaitu Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bendahara.

Peraturan BPK ini merupakan tindak lanjut atau amanat Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara “Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah”.

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 ini terdiri dari 15 (lima belas) Bab dan 45 (empat puluh lima) Pasal. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bendahara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 5 Desember 2007 oleh Menteri Hukum dan HAM RI Andi Mattalata dan ditetapkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI pada tanggal 5 Desember 2005.

Setelah dilakukan penelusuran baik dalam pasal 1 yang mengatur pengertian yang diatur dalam Peraturan BPK tersebut maupun di dalam pembahasan pasal demi pasal dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bendahara ini tidak mengatur atau tdak memberi batasan atau pengertian atas penyelesaian kerugian negara/daerah maupun pengertian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Yang diatur hanyalah pengertian kerugian negara yang frasanya sama dengan pengertian kerugian negara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibahas sebelumnya.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Dasar hukum tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi berikutnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

(bersambung)