Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

1335428248898780752

Di akhir catatan saya sebelumnya “Syarat dan Kriteria Penerima Hibah dan Bantuan Sosial (1)”, telah diberi catatan mengenai hibah dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan dengan persyaratan: (1) berbadan hukum Indonesia, artinya organisasi kemasyarakatan tersebut berbadan hukum yang didirikan melalui akta notaris dan disahkan oleh Menteri yang terkait; (2) telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun, artinya organisasi kemasyarakatan tersebut telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya tiga (3) tahun melalui satuan kerja perangkat daerah yang mengurusnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; (3) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. Dipahami bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut harus berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. Misalnya APBD Kabupaten Gorontalo, maka penerimanya harus organisasi kemasyarakatan yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Gorontalo. Tidak boleh APBD Kabupaten Gorontalo digunakan untuk membiayai organisasi kemasyarakatan yang berada di Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan daerah lainnya atau organisasi kemasyarakatan di tingkat Provinsi Gorontalo, apalagi di luar Provinsi Gorontalo; dan (4) memiliki sekretariat tetap, artinya bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut punya kantor tetap di wilayah Kabupaten Gorontalo.

Lebih lanjut jika kita kaji ketentuan ini, maka siapa-siapa saja penerima hibah daerah  sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 serta PP Nomor 2 Tahun 2012? Akan ditemukan terjadinya persamaan dan terjadi pula perbedaan. Persamaannya pada penerima hibah adalah pemerintah dan pemerintah daerah lainnya. Sedangkan yang lainnya terdapat perbedaan. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 menggunakan frasa perusahaan daerah, sedangkan PP Nomor 2 Tahun 2012 menggunakan frasa badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Demikian pula Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 mengunakan frasa organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan PP Nomor 2 Tahun 2012 menggunakan frasa badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Sebenarnya makna dari frasa dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan frasa yang berbadan hukum Indonesia adalah sama, oleh karena pada akhirnya badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan haruslah berbadan hukum. Pemahaman saya tentang berbadan hukum Indonesia harus melalui pembuatan akta pendirian melalui notaris sampai dengan pengesahan oleh Menteri yang terkait. Perbedaan yang berikut adalah Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 mengenal salah satu penerima adalah masyarakat, namun PP Nomor 2 Tahun 2012 tidak mengenal masyarakat sebagai penerima hibah.

Yang menjadi kajian kita bersama adalah manakah regulasi yang kita gunakan? Apakah ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 atau PP Nomor 2 Tahun 2012. Beberapa saat yang lalu saya pernah mengkonsultasikan hal ini ke pihak Kementerian Dalam Negeri, jawaban yang saya dapatkan adalah Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 merupakan lex spesialis, sedangkan PP Nomor 2 Tahun 2012 adalah lex generalis. Jawaban ini sangatlah tidak meyakinkan saya, sebab di dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 yang merupakan bagian dan menjadi perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 di dalam konsiderans mengingat mencantumkan PP Nomor 2 Tahun 2012, yang berarti bahwa semestinya seluruh syarat penerima hibah yang diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2012 harus terakomodir atau disesuaikan dalam perubahan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 (baca Permendagri Nomor 32 Tahun 2011) tersebut. Demikian pula dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Manakah yang lebih tinggi antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri? Tentunya jawabannya adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (PP Nomor 2 Tahun 2012).

Bantuan Sosial

Untuk persyaratan penerima bantuan sosial telah diatur dalam pasal 22 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya pasal 23 menjelaskan bahwa anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga,  dan/atau  masyarakat  yang  mengalami  keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Catatan ini “Syarat dan Kriteria Penerima Hibah dan Bantuan Sosial (2)” bersambung ke bagian ketiga.

 Selesai