Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

Setiap triwulan atau setiap semester dan/atau setiap akhir tahun atau setiap awal tahun saya sering meminta aparatur pemeriksa intern pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Gorontalo untuk memeriksa seluruh belanja atau transaksi maupun pengelolaan keuangan daerah termasuk penatausahaan pendapatan yang terjadi di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Proses pemeriksaan ini saya namakan pemeriksaan “rebonding” atau pemeriksaan untuk meluruskan, dengan pola eksekusi di tempat artinya jika ditemukan kesalahan administrasi maka langsung diperbaiki saat itu juga, dan jika ditemukan kurang bayar atau lebih bayar, maupun kurang catat atau lebih catat, maupun kurang salur atau lebih salur, maka saat itu pula segera dilakukan penyetoran kembali ke kas daerah.

Dari hasil pemeriksaan tim Inspektorat Kabupaten Gorontalo tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi bahan diskusi saya dengan tim pemeriksa yakni berkenaan dengan rekomendasi tim pemeriksa yang berkaitan dengan perlunya Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk menerapkan sistem at cost untuk perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008, sehingga oleh karena itu direkomendasi pula untuk perlunya Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk meninjau Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap jo Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 517/25/XII/2011 tentang Standar Harga Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo TA 2011. Atas rekomendasi tersebut saya menjelaskannya sebagai berikut.

Untuk catatan saya kali ini, penjelasan saya berkenaan dengan rekomendasi tim pemeriksa perlunya Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk menerapkan sistem at cost untuk perjalanan dinas sesuai dengan PMK Nomor 45/PMK.05/2007 terakhir diubah dengan PMK Nomor 07/PMK.05/2008, sedangkan untuk rekomendasi yang berkaitan dengan perlunya Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk meninjau Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 65 Tahun 2011 jo Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 517/25/XII/2011 lebih khusus lagi berkaitan dengan frasa “meninjau”, nanti saya rilis pada catatan saya berikutnya dengan judul “Meninjau atau Merubah dan Mencabut”.

Atas rekomendasi yang berkenaan dengan perlunya Pemerintah Kabupaten Gorontalo menerapkan perjalanan dinas dengan sistem at cost sesuai PMK Nomor 45/PMK.05/2007 terakhir diubah dengan PMK Nomor 07/PMK.05/2008, maka saya jelaskan bahwa untuk penerapan pelaksaaan perjalanan dinas luar daerah maupun dalam negeri tidak terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan manapun yang memerintahkan daerah untuk mengikuti ketentuan perjalanan dinas yang didasarkan pada PMK Nomor 45/PMK.05/2007 jo PMK Nomor 45/PMK.05/2007, malahan PMK tersebut mempertegas berdasarkan Pasal 22 ayat (1) “ketentuan dalam PMK ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai APBN yang belum diatur dengan ketentuan yang lebih tinggi dari PMK ini”.

Selanjutnya adakah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjalanan dinas untuk pemerintah daerah? Jawabanya adalah telah diatur dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2010 pada Lampiran angka IV.10 “……..standar satuan harga biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Selanjutnya dalam Keputusan Kepala Daerah tersebut juga diatur pendekatan biaya perjalanan dinas, baik lumpsum maupun at cost …….”, dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011 pada Lampiran angka IV.7 jo Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2012 pada Lampiran angka V.10, maka …… pemerintah daerah secara bertahap perlu meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost).

Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa PMK Nomor 45/PMK.05/2007 terakhir diubah dengan PMK Nomor 07/PMK.05/2008 dan paling terakhir telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, hanya berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai APBN dan bukan yang dibiayai APBD. Selain itu untuk pengaturan perjalanan dinas dan standar satuan harga biaya perjalanan dinas untuk pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Selesai