Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

Hari kamis lalu tanggal 31 Mei 2012 bertempat di Hotel Aryaduta Manado Provinsi Sulawesi Utara telah diselenggarakan rapat kerja dan seminar nasional tentang “Mekanisme dan Pola Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dalam Mengoptimalkan Upaya Penuntasan Pengembalian Kerugian Daerah”. Seminar nasional ini diselenggarakan oleh APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), lebih khusus lagi oleh Korwil APKASI Sulawesi. 

Dari dua sesi yang diselenggarakan, saya diberi kepercayaan oleh panitia pelaksana menjadi moderator. Sesi pertama narasumbernya adalah Direktur Tindak Pidana Korupsi, Brigjen (Pol) Nur Ali, dan Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Uaha Negara 2011 sampai sekarang (sebelumnya beliau adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum 2009, dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara 2010), DR. H. Kamal Sofyan SH, MH.; Sesi kedua narasumbernya adalah Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Utara, Rochmadi Saptogiri, SE, MM, Ak., dan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara, Adil Hamonangan Pangihutan, MM, serta Bupati Gorontalo, David Bobihoe Akib, dengan materi “Best Practices Penyelenggaraan Kegiatan Sidang Majelis TP-TGR di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo”.

Sebelumnya telah dilakasanakan acara pembukaan seminar nasional, yang salah satu pemberi sambutannya adalah Ketua Umum APKASI, Ir. H. Isran Noor, M.Si yang juga sebagai Bupati Kutai Timur. Dalam sambutannya beliau menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD. “Saat ini, para bupati tidak dapat berkreasi lagi, membuat terobosan, atau berinovasi lagi, oleh karena para bupati takut akan bermasalah dengan hukum di kemudian hari. Hal seperti ini tentunya sangat merugikan negara dan masyarakat. Sebagai contoh: jika APBD sudah disahkan, maka dalam jangka waktu pelaksanaan APBD tersebut terdapat kerusakan jalan, maka kita tidak bisa segera memperbaiki jalan tersebut. Kita harus menunggu dianggarakan dulu pada APBD tahun berikutnya. Di pihak lain, jika jalan yang rusak tersebut tidak segera diperbaiki, maka kerusakannya semakin melebar dan banyak, dan jika jalan tersebut segera diperbaiki mendahului penganggaran melalui diskresi, maka anggaran yang dibutuhkan sangat sedikit. Dan jika perbaikan jalannya dilaksanakan nanti menunggu APBD tahun berikutnya, maka kerusakan jalannya semakin banyak dan melebar, yang tentunya anggaran yang dibutuhkan semakain banyak, di sinilah letak kerugian negara (anggaran) yang saya maksudkan. Selain kerugian negara (anggaran), maka banyak pula kerugian non material yang akan dirasakan masyarakat, seperti terganggunya distribusi kebutuhan masyarakat dan hasil-hasil produksi masyarakat, dan tak kalah pentingnya adalah berapa banyak orang yang jadi korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak”.

Dalam sesi tanya jawab, pernyataan Ketua Umum APKASI ini menjadi perhatian dan ditanggapi oleh Direktur Tipikor, Brigjen (Pol) Nur Ali. “Saya sangat sepakat dengan pernyataan Ketua Umum APKASI tadi, tapi itulah kenyataan di negeri ini, aturan tidak membolehkan atas penanganan hal-hal seperti itu. Sebagai contoh bapak-ibu dapat melihat secara nyata bagaimana keadaan dan kondisi kantor-kantor kepolisian di daerah, biar sudah rusak kita tidak berani melakukan perbaikan sebelum anggaran tersedia atau dianggarkan”.

Saat mendengar penjelasan Direktur Tipikor, Brigjen (Pol) Nur Ali, saya teringat Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 54 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 122 ayat (6) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, “Setap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”. Itulah makna dari “Disiplin Anggaran”. http://yusranlapananda.wordpress.com/ http://dppkad.gorontalokab.go.id/

Selesai