Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

Tanggal 10 bulan berjalan telah disepakati oleh para penegak integritas pengelolaan keuangan daerah masing-masing Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, dan Pengurus Barang SKPD sebagai tanggal dan hari para penegak integritas, hari bagi mereka untuk berjumpa/bersua/bertemu, berdiskusi, berdialog, “mengeluh”, bertukar pikiran dan pendapat, “bercurhat” tentang pengalaman dan bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas, sesama mereka dan dengan para pengelola keuangan daerah di DPPKAD. Kegiatan ini dikemas dalam acara “Jumpa Bersama para Penegak Integritas Pengelolaan Keuangan Daerah”.

Tanggal 10 adalah tanggal yang dipilih sebagai tanggal berjumpa, tanggal ini memang sengaja dipilih dengan berbagai referensi sebagai contoh referensi regulasi yang mengatur tentang pelaporan pengelolaan keuangan daerah merujuk pada frasa “penyampaian laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan” (vide pasal 189 ayat (5) dan pasal 220 ayat (10) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta pasal 91 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

Kegiatan ini digelar dengan berbagai pertimbangan dan alasan, selain sebagai ajang berjumpa sesama para penegak integritas, kegiatan ini juga sebagai ajang penyampaian seluruh laporan/data/dokumen keuangan masing-masing SKPD atas pertanggungjawabannya selama satu bulan. Sebagai contoh: (a) untuk bendahara pengeluaran maka dokumen yang akan diserahkan adalah laporan fungsional (SPJ), bukti setor pajak, register penutupan kas dan lain-lain; (b) untuk bendahara penerimaan berupa laporan target dan realisasi (SPJ), buku kas umum, surat tanda setoran (STS), buku rekapitulasi penerimaan, piutang retribusi/pajak, dan lain-lain; (c) untuk pengurus barang berupa Kartu Inventaris Barang/KIB A (tanah), KIB B (peralatan dan mesin) disertai foto, BPKB, STNK kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, KIB C (gedung dan bangunan), KIB D (jalan, irigasi dan jaringan), KIB E (aset tetap lainnya), KIB F (konstruksi dalam pengerjaan), rincian spesifikasi dan nilai barang hasil belanja modal, daftar spesifikasi hibah aset yang diterima, daftar belanja modal aset yang dihibahkan ke masyarakat; (d) untuk PPK berupa buku kas umum, rekening koran, rekonsiliasi kas, persediaan barang, perbaikan laporan keuangan.

Atas seluruh laporan ini akan dilakukan verifikasi di lapangan oleh tim dari masing-masing bidang yang ada di DPPKAD, laporan dari bendahara pengeluaran akan diverifikasi oleh bidang anggaran; laporan dari bendahara pengeluaran akan diverifikasi oleh bidang anggaran; laporan dari bendahara penerimaan akan diverifikasi oleh bidang pendapatan; laporan dari PKK akan diverifikasi oleh bidang akuntansi; dan laporan dari pengurus barang akan diverifikasi oleh bidang aset.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeteksi lebih awal kurang/lebih penatausahaan keuangan daerah masing-masing SKPD, meminimalisir kesalahan dalam penatausahaan keuangan, ketersediaan data/dokumen dalam penyusunan laporan keuangan baik laporan semester maupun LKPD, termasuk kesiapan data/dokumen jika dimintakan oleh tim pemeriksa BPK, terdapatnya kecocokan data/dokumen di masing-masing SKPD dengan DPPKAD. Dan yang paling penting adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gorontalo sudah disusun secara angsur/cicil sejak awal tahun. Tujuan lainnya adalah sebagai sinkronisasi SPIP (sistem pengendalian intern pemerintah) terutama berkaitan dengan unsur pengendalian lingkungan.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan agar laporan yang disampaikan menjadi referensi penilaian atas “APKD atau Anugerah Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2012” bagi Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, dan Pengurus Barang SKPD atas kesesuaian, ketepatan dan kelengkapan laporan atas data/dokumen yang diserahkan. http://yusranlapananda.wordpress.com. http://dppkad.gorontalokab.go.id.

Kabupaten Gorontalo Selamanya Wajar Tanpa Pengecualian