Catatan tentang Pakaian Dinas PNS Serial :

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo

Entah siapa yang memulai, namun kenyataannya sampai hari ini PNS di lingkungan Pemkab/Kota dan Pemprov mulai dari staf dan pejabat eselon IV sampai dengan eselon I dalam berpakaian dinas sering menggunakan pakaian model sby. Hal ini terlihat jika kita berkunjung ke kantor-kantor pemerintah daerah (kantor gubernur, kantor bupati dan kantor walikota sampai kantor-kantor SKPD), dan juga terlihat pada acara-acara atau kegiatan-kegitan di lingkungan pemerintahan maka dipastikan kita bisa melihat PNS menggunakan pakaian dinas model sby. SBY, itulah model pakaian yang sering disebut dan digunakan oleh penjahit jika mereka menanyakan model pakaian yang dipesan. Mungkin saja karena model baju ini sering digunakan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sehingga dinamakan model sby.

Pakain dinas PNS telah diatur dengan Permendagri No 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Depdagri dan Pemda, dan telah diubah dengan Permendagri No 53 Tahun 2009. Pertanyaan yang muncul adalah salahkah PNS menggunakan pakaian model sby, jawaban saya sementara adalah “tidak salah……………???????????”. Alasannya apa?. Mari kita uji bersama kedua Permendagri ini. Pertama; di dalam Permendagri No 60 Tahun 2007, Pasal 2 dinyatakan bahwa pakian dinas di lingkungan pemda (Provins/Kabupaten/Kota), 1) PDH atau pakaian dinas harian (warna khaki dan batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah) 2) PSH atau Pakaian Sipil Harian; 3) PSR atau Pakaian Sipil Resmi; 4) PSL atau Pakaian Sipil Lengkap, 5) PDL atau Pakaian Dinas Lapangan.

Kemudian Pasal 12, menyatakan bahwa model pakaian dinas di lingkungan Depdagri, Pemprov dan Pemkab/Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tercantum dalam lampiran I Peraturan ini. Pada lampiran I jelas bahwa model pakaian sudah diatur dalam model dan gambar yang sering digunakan PNS (bukan model sby). Kedua; selanjutnya dan di sinilah saya menilai bahwa penyusun permendagri keliru dalam merumuskan perubahan Permendagri No 53 Tahun 2009. Pasal 2 diubah dengan menjelaskan PDH menjadi dua jenis PDH Khaki dan PDH batik dan atau tenun ikat dan atau kain ciri khas daerah.

Selanjutnya, Pasal 12 pun diubah sehingga berbunyi: ayat (1), Jadwal pakaian dinas di lingkungan Depdagari, Pemprov/Pemkab/Kota tercantum dalam lampiran I peraturan ini. Ayat (2), model PDH batik dan atau tenun ikat dan atau ciri khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah. Pasal inilah yang telah menghapus model pakaian linmas/khaki sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Permendagri No 60 Tahun 2007. Semestinya Pasal 12 Permendagri No 60 Tahun 2007 tidah merubah tapi dengan teknik menyisipkan atau menambahkan sesuai UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga kajian saya Pasal 12 Permendagri No 53 Tahun 2009 sebagai berikut: di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut (sebagaimana frasa pasal 12 Permendagri No 53 Tahun 2009 dan Pasal 12 Permendagri No 60 Tahun 2007 tetap ada dan tidak dihapus).

Dengan demikian model pakaian khaki/linmas sudah dihapus dan tidak datur lagi dalam kedua permendagri tersebut, malahan model PDH batik dan atau tenun ikat dan atau ciri khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, dan sesuai dengan estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah. Sehingga penggunan pakaian dinas model sby tidak dapat dilarang. Bagi yang ingin menguji kedua permendagri tersebut dipersilahkan mencobanya. Selamat menggunakan pakaian dinas model sby. (Serial berikutnya adalah Atribut Pakaian Dinas).

Kabupaten Gorontalo Menuju Daerah Percontohan “Wilayah Tertib Administrasi (WTA)”.

About these ads