Buku Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Tinggalkan komentar

Cover buku TP TGR

MP-TGR

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

pendapatan-sampingan

Sidang MP-TGR (majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi). Itulah salah satu sasaran dan tujuan daerah-daerah melakukan studi banding di daerah Kabupaten Gorontalo. Memang dari sekian banyak tujuan dan sasaran studi banding yang dilakukan oleh berbagai daerah maupun lembaga/kementerian atas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gorontalo, maka penyelesaian kerugian negara/daerah dan penerapan sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR yang menjadi sasaran dan tujuan utama mereka.

Penyelesaian kerugian negara/daerah oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui MP-TGR dengan proses persidangan layaknya proses persidangan pada lembaga peradilan umum mulai dilaksanakan sejak tahun 2009. Pelaksanaan sidang MP-TGR layaknya proses persidangan peradilan umum ini, didasarkan pada Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 29 Tahun 2009 tentang Hukum Acara Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi.

Mengapa penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap bendahara hanya diatur di dalam Peraturan Kepala Daerah/Bupati? Pertanyaan seperti ini sering ditanyakan oleh para peserta studi banding. Untuk pertanyaan ini kami menjawabnya dengan kronologis sebagai berikut.

Sebagaimana amanat pasal 35 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, “ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara”.Undang-Undang yang dimaksud di sini adalah UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU Nomor 1 Tahun 2004, mengatur tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.Hal ini diatur dalam Pasal 62 ayat (1) “Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan”. Dan pasal 63 ayat (1) “Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota; dan ayat (2) Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah”.

Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004, mempertegas bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Dalam arti bahwa untuk pemerintah provinsi ditetapkan oleh gubernur dan untuk pemerintah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.Dan pasal 63 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004, mempertegas bahwa tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara akan diatur dengan peraturan pemerintah, yang sampai dengan tulisan ini dirilis Peraturan Pemerintah dimaksud belum ditetapkan dan masih dalam bentuk rancangan.

Selanjutnya, di dalam pasal 144 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.  Dari ketentuan pasal 144 PP Nomor 58 Tahun 2005,Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah membentuk Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 29 Tahun 2009 tentang Hukum Acara Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi.

Mengapa bukan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagaimana amanat dari pasal 144 PP Nomor 58 Tahun 2005?. Memang semestinya harus dalam bentuk Peraturan Daerah, namun oleh karena Peraturan Pemerintah tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, maka pemerintah kabupaten gorontalo membentuknya dengan Peraturan Bupati dengan pertimbangan dan alasan untuk mengisi kekosongan hukum, dan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dengan pasal 63 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 yang menjadi pedoman pembentukan peraturan daerah tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah pegawai negeri bukan bendahara, maka dibentuklah Peraturan Kepala Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54  Tahun 2009 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Pertanyaan yang sering juga ditanyakan oleh peserta studi banding adalah mengapa harus melalui proses persidangan layaknya peradilan umum, pengaturannya di mana? Untuk jawaban ini, proses persidangan layaknya peradilan umum diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 29 Tahun 2009 tentang Hukum Acara Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi.

Dalam penjelasan sebelumnya sempat dibahas mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap bendahara, yang pengaturannya diatur dalam pasal 62 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004, “Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan”. Sebagai pelaksanaannya telah dibentuk Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara. Selain itu pembentukan peraturan ini didasarkan pada pasal 22 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, “tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah bendahara ditetapkan BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah”. Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelsaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, inilah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk menyelesaikan kerugian Negara/daerah terhadap bendahara yang diproses melalui TPKN/D (Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah). Proses penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara melalui MP-TGR, dan penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap bendahara melalui TPKN/D ini dapat memulihkan/mengembalikan kerugian negara/daerah secara signifikan.

(Selesai)

PERGESERAN ANGGARAN

1 Komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

kursiSampai saat ini, banyak sudah para pimpinan daerah mulai dari Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Pimpinan SKPD sampai dengan staf teknis SKPD tersandung kasus korupsi akibat dari penafsiran dan pelaksanaan atas “Pergeseran Anggaran”. Untuk itu catatan saya kali ini membahas seputar penafsiran atau interpretasi atas “Pergeseran Anggaran”, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014,saat ini sudah memasuki bulan ke empat atau bulan April. Dan saat ini kebanyakan daerah sementara dihadapkan dengan pemeriksaan Tim Pemeriksa BPK-RI atas LKPD Tahun Anggaran 2013. Kemudian untuk 60 (enam puluh) hari ke depan, setelah menerima LKPD yang sudah diaudit oleh BPK, daerah-daerah “bersiap-siap” mengubah APBD melalui mekanisme APBD Perubahan. Sebelum memasuki tahapan perubahan APBD, haruslah melalui tahapan pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013(vide pasal 298 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011), setelah itu memasuki tahapan penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS Perubahan.

Pasal 154 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan “Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: (a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (c) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; (d) keadaan darurat; dan (e) Keadaan luar biasa”.

Tulisan saya kali ini hanya memberi catatan atas penafsiran/interpretasi frasa pergeseran anggaran, yang berkaitan dengan Pasal 154 ayat (1) huruf b, dan Pasal 160 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 khususnya Pasal 160 ayat (5).

Pergeseran anggaran memang “dihalalkan” sebagaimana dimaksud pada Pasal 154 ayat (1) huruf b yaitu pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 160 ayat (1) yang menghalalkan juga pergeseran antar obyek belanja dan jenis belanja dan antar rincian obyek belanja. Selanjutnya Pasal 160 pun telah memberi dan membatasi kewenangan untuk melakukan pergeseran. Pasal 160 ayat (2), “menghalalkan” dan membatasi kewenangan untuk pergeseran aggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKAD (pejabat pengelola keuangan daerah).

Selanjutnya Pasal 160 ayat (3), “menghalalkan” dan membatasi kewenangan untuk pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah. Pasal 160 ayat (4), memandu pergeseran anggaran yang “dihalalkan” dan menjadi kewenangan oleh PPKD dan Sekretaris Daerah ini  dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota) tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang sudah dilakukan pergeseran, dan selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Kemudian Pasal 160 ayat (5) menjelaskan “Pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang APBD”. Pasal 160 ayat (5) inilah yang sering digunakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD untuk melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dengan penafsiran/interpretasi “semau gue”. Frasa Pasal 160 ayat (5) ini sangatlah jelas dan tidak perlu lagi dilakukan penafsiran/interpretasi. Pasal 160 ayat (5) ini “hanya menghalalkan” pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dengan kewenangan mengubah perda tentang APBD melalui mekanisme DPRD.

Kebanyakan Pemerintah Daerah dan DPRD masih “mencoba-coba” menggunakan penafsiran/interpretasi dengan metode analogi maupun metode a contrario dengan menganalogi dan meng-a contrario frasa “dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang APBD”, dengan penafsiran/interpretasi “Peraturan Daerah itu juga nantinya memerlukan persetujuan DPRD maka bolehlah melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja “cukup” dengan memberi persetujuan DPRD”.

Sampai dalam frasa ini penafsiran/interpretasi dapat diterima secara a contrario maupun analogi, namun jika frasa berikut “dengan cara mengubah peraturan daerah tentang APBD” maka jelas tidak dapat di-a contrario maupun dianalogi, karena tahapan untuk pelaksanaan berikutnya harus mengubah Peraturan Daerah, dan bukan mengubah Peraturan Kepala Daerah.

Banyak Pemerintah Daerah dan DPRD yang melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja hanya dengan menggunakan mekanisme persetujuan DPRD, dan selanjutnya mengubah Peraturan Kepala Daerah. Padahal Pasal 160 ayat (5) sudah “mengingatkan” pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus dilakukan dengan cara mengubah Perda dengan mekanisme melalui pengajuan Ranperda tentang APBD Perubahan. Sangatlah diperlukan “kehati-hatian” didalam menafsirkan atau menginterpretasi suatu frasa peraturan perundang-undangan, baik dengan menggunakan metode analogi maupun metode a contrario.

(Selesai)

PENGKAPLINGAN ANGGARAN

1 Komentar

Catatan Pojok 

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

kaplinganggaran

Setiap tahun anggaran, regulasi yang mengatur tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah berganti. Penggantian regulasi ini merupakan kehendak atau amanat pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun”. Misalnya untuk penyusunan APBD tahun anggaran 2012 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012, dan untuk penyusunan APBD tahun anggaran 2013 ditetapkan dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, serta untuk penyusunan APBD tahun anggaran 2014 ditetapkan dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.

Pemerintah Daerah melalui TAPD, dan DPRD melalui Badan Anggaran dalam menyusun dan membahas KUA/PPAS sampai dengan RAPBD, serta KUA Perubahan/PPAS Perubahan sampai dengan RAPBD Perubahan wajib berpedoman pada regulasi pedoman penyusuan APBD tersebut. Dan juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

Untuk penyusunan KUA/PPAS serta APBD tahun anggaran 2013 pemerintah daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2012. Beberapa ketentuan dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 terdapat ”anomali” penganggaran (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga terbitan Balai Pustaka, anomali diartikan sebagai ketidaknormalan, penyimpangan dari normal, kelainan). Anomali “pengkaplingan” anggaran yang saya maksudkan adalah terjadinya “pengkaplingan” besaran dan prosentase anggaran belanja dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2012, ke dalam APBD Kabupaten/Kota.

Contoh, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo PP Nomor 24 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, maka alokasi anggaran pendidikan paling sedikit 20%. Kemudian “pengkaplingan” anggaran belanja pendidikan minimal 20% ini ditegaskan kembali dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2012. Selain alokasi anggaran belanja pendidikan sudah dikapling dalam besaran dan prosentase minimal 20%, maka Permendagri Nomor 37 Tahun 2012, juga telah “mengkapling” anggaran belanja seperti untuk anggaran belanja kesehatan minimal 10%; belanja pegawai sudah dikapling minimal sebesar 50%; dan belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 29% dari belanja daerah; belanja barang dan jasa; belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa atau ADD (alokasi dana desa) minimal 10%; belanja hibah ke KPUD untuk pemilihan Kepala Daerah.

Selain itu, belanja bantuan keuangan untuk partai politik sesuai Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggunjawaban penggunanan bantuan partai politik; belanja TKI dan BPOP untuk pimpinan dan anggota DPRD sesuai PP No 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD terakhir diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2007. Untuk DAK, sesuai pasal 41 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangam keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, “daerah penerima DAK wajib mengalokasikan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK”, yang dipertegas dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2012. Demikian pula untuk dana pendamping Pamsimas, PNPM pedesaan/perkotaan serta PNPM integrasi. Begitu pula anggaran kaplingan dari Pemerintah Provinsi seperti anggaran kesehatan gratis yang merupakan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi akan tetapi harus menjadi beban anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Belum lagi dana “numpang lewat” seperti tunjangan sertifikat guru dan tunjangan penghasilan guru; serta dana jamkesmas dan jampersal, yang semua sudah dikapling-kapling ke dalam anggaran belanja daerah.

Pertanyaan sekarang adalah, jika keseluruhan dana transfer atau dana perimbangan DAU, DAK maupun bagi hasil dari pemerintah pusat, keseluruhan belanjanya sudah dikapling, maka yang akan terjadi adalah beberapa urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang ada di beberapa SKPD, seperti kesbang linmas, satpol-pp, pemuda dan olahraga, pengawasan, perencanaan pembangunan, sosial, kependudukan dan catatan sipil, pariwisata dan budaya, perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM, pemerintahan umum (hukum, humas, organisasi dan tata laksana, kepegawaian dan diklat) dan lain-lain urusan pemerintahan/SKPD tidak akan mendapatkan alokasi anggaran belanja.

Jika dihitung-hitung dan diprosentase, maka anggaran pendapatan keseluruhan mulai dari dana perimbangan DAU, DAK dan bagi hasil, termasuk juga pendapatan asli daerah serta pendapatan daerah lainnya ikut dikapling oleh pemerintah pusat ke dalam besaran dan prosentase belanja yang mereka tetapkan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 beserta peraturan perundang-undangan lainnya.

Selesai

DPPKAD (BAGIAN 5)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

tax

Catatan saya kali ini merupakan bagian akhir dari tulisan “DPPKAD”, dan berikut ini lanjutannya.

Jika penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib/pilihan bidang pendapatan diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah tersendiri misalnya Dinas Pendapatan, maka pertanyaannya adalah, “Apa yang menjadi tugas, fungsi dan wewenangnya?”. Memungut pajak daerah tidak mungkin, karena ini tugas dan wewenang PPKD dan BUD yang melekat pada jabatan Kepala SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) secara ex officio dijabat oleh Kepala SKPD (Dinas Pengelolaan Keuangan). Demikian pula tugas menatausahakan atau mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, katakanlah Dana Perimbangan (DAU/Dana Alokasi Umum, DAK/Dana Alokasi Khusus, DBH/Dana Bagi Hasil) serta dana lainnya dari pemerintah maupun dari pemerintah provinsi serta PAD (Pendapatan Asli Daerah), tetap tidak mungkin karena tugas ini merupakan tugas, fungsi dan wewenang Kepala SKPKD selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan BUD (Bendahara Umum Daerah) dalam hal ini Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan.

Tugas dan wewenang Dinas Pendapatan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan, maka yang menjadi kewenangannya hanyalah melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah dalam hal ini retribusi daerah. Itupun, dari 3 (tiga) jenis retribusi sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Retribusi Perizinan, Retribusi Jasa Usaha dan Retribsi Jasa Umum maka jenis retribusi yang mana yang dikelola atau dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan? Sebab ketiga jenis retribusi tersebut menyebar di seluruh SKPD sesuai urusan pemerintahan pilihan/wajib yang melekat pada masing-masing SKPD.

Jika demikian, Dinas Pendapatan yang dibentuk tersendiri sebagai organisasi perangkat daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang mana? Jika Kepala Dinas Pendapatan melaksanakan tugas PPKD sebagaimana dimaksud pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 8 ayat (1) huruf f, melaksanakan tugas lainnya yang berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah, maka Kepala Dinas Pendapatan harus menjadi Kuasa PPKD atau Kuasa dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, dalam arti bahwa Kepala Dinas Pendapatan merupakan sub sistem dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas perbendaharaan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP Nomor 58 Tahun 2005, memang kewenangan BUD selaku pelaksana tugas PPKD, kewenangan ini dapat dilimpahkan kepada Kuasa BUD dengan menunjuk Kuasa BUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Namun demikian tugas PPKD yang dikuasakan tersebut terbatas pada penyiapan SPD; penerbitan SP2D dan menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.

Selain itu, sesuai Pasal 8 ayat (4) PP Nomor 58 Tahun 2005, Kuasa BUD dapat juga melaksanakan wewenang lainnya yaitu: memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; menyimpan uang daerah; melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan melakukan penagihan piutang daerah. Namun lagi-lagi Kepala Dinas Pendapatan tidak dapat dikuasakan sebagai Kuasa BUD, hal ini diatur dalam Pasal 9 PP Nomor 58 Tahun 2005, “Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah”, artinya bahwa penerima kuasa BUD harus pejabat lainnya di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan bukan pejabat atau Kepala Dinas Pendapatan.

Dari bahasan yang telah disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa daerah-daerah yang membentuk Dinas Pendapatan tersendiri yang terpisah dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, atau Biro/Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah, jika mengacu pada PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, hal ini memang benar dan tidak salah, namun jika diperhadapkan dengan beberapa ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Keuangan Negara yaitu UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta PP Nomor 58 Tahun 2005, hal ini akan menimbulkan kekacauan dan meninggalkan masalah di dalam penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah.

Seyogyanya penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib/piihan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset diselenggarakan dan dibentuk dalam satu organisasi perangkat daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, sehingga hal ini sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2003, PP Nomor 58 Tahun 2005, dan PP Nomor 41 Tahun 2007, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007. Lebih jauh lagi penyusun/pembentuk PP Nomor 41 Tahun 2007, tidak memperhatikan pembagian tugas, fungsi dan wewenang Kepala SKPKD selaku PPKD dan BUD, dan Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

(Selesai)

DPPKAD (BAGIAN 4)

1 Komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

finance

Catatan ini merupakan bagian keempat dari tulisan “DPPKAD”, yang sebelumnya telah membahas pembentukan organisasi perangkat daerah dengan nomenklatur DPPKAD, DPPKBMD, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendapatan dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dibentuk secara terpisah atau Biro/Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah, dan berikut ini lanjutannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah membagi tugas dan wewenang di antara pejabat pengelola APBD atau pelaksana kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan pejabat perbendaharaan daerah, dalam hal ini Kepala SKPKD selaku PPKD dan selaku BUD, serta Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

1. Kepala SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah).

Kepala SKPKD selaku pejabat pengelola APBD adalah PPKD dan BUD, artinya Kepala SKPKD adalah selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan Kepala SKPKD selaku PPKD sebagai pelaksana fungsi dan wewenang BUD (Bendahara Umum Daerah). Berikut ini tugas Kepala SKPKD sebagai pelaksana kekuasaan pengelolaan keuangan daerah atau pejabat pengelola APBD sebagai PPKD sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 sebagai berikut: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD; menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; dan menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Selanjutnya diuraikan tugas Kepala SKPKD sebagai pejabat perbendaharaan daerah dan sebagai PPKD selaku pelaksana wewenang BUD sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 antara lain:  melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; melaksanakan pemungutan pajak daerah; dan mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.

2. Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, sebagai pelaksana kekuasaan pengelolaan keuangan daerah  mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, sebagai berikut: menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Selanjutnya diuraikan tugas Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dengan wewenang sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 sebagai berikut:  menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; mengelola utang dan piutang; menggunakan barang milik daerah; mengawasi pelaksanaan anggaran; dan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Dari uraian tugas, fungsi dan wewenang Kepala SKPKD selaku PPKD sebagai pejabat pengelola APBD dan pelaksana kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan sebagai pejabat perbendaharaan daerah selaku BUD, serta tugas dan wewenang Kepala SKPD sebagai pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagai pelaksana kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, dan sebagai pejabat perbendaharaan daerah, kaitannya dengan pemisahan Dinas Pendapatan dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset atau Biro/Bagian Keuangan pada Sekretarriat Daerah, maka jelas bahwa Kepala SKPKD sebagai pelaksana tugas, fungsi dan wewenang PPKD dan BUD mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang berbeda dengan tugas dan wewenang Kepala SKPD.

Tugas, fungsi dan wewenang SKPKD selaku PPKD dan BUD yaitu melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; melaksanakan pemungutan pajak daerah; dan mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD. Tugas, fungsi dan wewenang Kepala SKPKD ini melekat pada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolan Keuangan Daerah dan Aset, artinya tugas, fungsi dan wewenang Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolan Keuangan Daerah dan Aset melekat jabatan Kepala SKPKD. Selain itu, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolan Keuangan Daerah dan Aset selaku Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran/pengguna barang juga melaksanakan tugas dan wewenang melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak dalam hal ini obyek retribusi yang menjadi kewenangannya.

(Bersambung)

DPPKAD (BAGIAN 3)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

pendapatan

Catatan saya kali ini merupakan pembahasan ketiga dari tulisan tentang “DPPKAD”, yang sebelumnya telah membahas mengenai nomenklatur DPPKAD, DPPKBMD dan Badan Keuangan Daerah, dan berikut ini yang akan dibahas adalah Dinas Pendapatan yang dipisahkan dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset atau Biro/Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah.

4. Dinas Pendapatan yang Dipisahkan dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset atau Biro/Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

Di beberapa daerah, di dalam perumpunan urusan pemerintahan wajib/pilihan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dipisahkan. Penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan bidang pendapatan dibentuk tersendiri dengan nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah, dan penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dibentuk tersendiri dengan nomenklatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset. Demikian pula beberapa daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib/pilihan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dibentuk dengan nomenklatur Biro/Bagian Keuangan atau Biro/Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah.

Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, hal ini memang benar dan tidak salah. Oleh karena pembentukannya didasarkan pada penafsiran dan pemahaman penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, “Masing-masing urusan pada prinsipnya tidak mutlak dibentuk dalam lembaga tersendiri, namun sebaliknya masing-masing urusan dapat dikembangkan atau dibentuk lebih dari satu lembaga perangkat daerah sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi, kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing”.

Penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ini diperjelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah pada Lampiran huruf C angka 4. “Pengembangan dari perumpunan urusan pemerintahan dapat dilakukan dengan pertimbangan prinsip-prinsip organisasi, kebutuhan, ketersediaan potensi dan kemampuan daerah masing-masing; d. Khusus bidang pendapatan, pengelolaan dan aset dapat dikembangkan sesuai prinsip-prinsip organisasi (fungsi lini dan fungsi staf) yaitu fungsi pendapatan menjadi dinas pendapatan dan fungsi pengelola keuangan dan aset menjadi Biro/Bagian Keuangan dan Biro/Bagian Perlengkapan pada sekretariat daerah”.

Kedua ketentuan dan peraturan perundang-undangan inilah yang mendasari beberapa daerah membentuk Dinas Pendapatan tersendiri sebagai pelaksana fungsi bidang pendapatan, dan fungsi pelaksanaan bidang pengelolaan keuangan dibentuk dalam Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset atau dalam bentuk Biro/Bagian Keuangan atau Biro/Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah.

Penafsiran dan pemahaman ini menamg tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, namun jika diperhadapkan dengan beberapa ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hal ini akan menimbulkan kekacauan dan meninggalkan masalah di dalam penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah baik terhadap wewenang maupun tugas Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (KSKPKD) dalam hal ini tugas dan wewenang PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah), dan BUD (Bendahawaran Umum Daerah), dan juga jika diperhadapkan dengan tugas dan wewenang Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Undang-Undang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah membagi habis tugas dan wewenang diantara para pejabat pengelolaan keuangan daerah termasuk pejabat perbendaharaan daerah yang di dalam pelaksanaannya tidak bisa lagi dibagi tugas dan wewenang ini kepada pejabat pengelolaan keuangan daerah lainnya, yang berarti pembagian tugas dan wewenang tersebut bersifat final, apalagi pembagian tugas dan wewenang tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah yang hirarkhi peraturan perundang-undangan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah hirarkinya di bawah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Kepala DPPKAD) selaku pengguna anggaran/pengguna barang di dalam pelaksanaan tugas dan wewenang selaku pejabat perbendaharaan daerah maupun selaku pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah melekat juga 3 (tiga) jabatan di dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu selaku Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (KSKPKD), selaku PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah), dan selaku BUD (Bendahara Umum Daerah).  

(Bersambung)

DPPKAD (BAGIAN 2)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Asset-logo

Catatan saya kali ini merupakan bagian kedua dari tulisan “DPPKAD”, yang terakhir membahas nomenklatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD), yang lanjutannya sebagai berikut.

Pilihan beberapa pemerintah daerah dengan menggunakan nomenklatur Barang Milik Daerah sebagai pengganti nomeklatur Aset, dapat dipahami lebih dipengaruhi oleh judul dan substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Memang jika didalami lebih jauh mengenai pengelolaan barang milik daerah kita tidak menemukan secara substansi mengenai pengeloaan aset di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang ada adalah barang milik daerah.

Sedangkan penggunaan nomenklatur aset lebih dominan dipergunakan dalam standar akuntansi pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan) mulai dari pengakuan, pengukuran, penilaian, pengungkapan dan penyajian aset, dan di dalam materi PASP 07 (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) mengatur tentang Akuntansi Aset Tetap.

Berikut ini saya sajikan perbedaan pengertian antara barang milik daerah dengan aset. Pengertian Barang Milik Daerah diatur di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 1 angka 3, “Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah” Sedangkan pengertian aset diatur di dalam PASP 07 (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) tentang Akuntansi Aset Tetap, “Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”.

2. Badan Keuangan Daerah.

Di beberapa daerah, untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk nomenklatur Badan Keuangan Daerah. Pilihan atas nomenklatur Badan Keuangan Daerah tidaklah sejalan dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dipahami, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, terdapat beberapa ketentuan yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan suatu organisasi perangkat daerah, yaitu: (a) Organisasi perangkat daerah, merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah sebagai unsur staf; sekretariat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai unsur pelayanan kepada DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur perencana; Inspektorat sebagai unsur pengawas; Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan baik yang bersifat wajib dan pilihan sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerontah Daerah Kabupaten/Kota; dan Lembaga Teknis baik yang berbentuk badan, kantor dan rumah sakit sebagai unsur pendukung; (b) Organisasi perangkat daerah dinas daerah (dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset) adalah unsur pelaksana urusan wajib dan urusan pilihan, sedangkan lembaga teknis badan (badan keuangan) hanya sebagai unsur pendukung; (c) Perumpunan bidang pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk dinas tidak dapat menjadi lembaga teknis (badan, kantor dan rumah sakit) dan sebaliknya, lembaga teknis daerah (badan, kantor dan rumah sakit) tidak dapat menjadi dinas daerah; (d) Pengelompokkan dengan penggabungan sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yaitu dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah (badan, kantor dan rumah sakit), maka untuk bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dikelompokkan dalam bentuk dinas daerah dan bukan lembaga teknis daerah (badan, kantor dan rumah sakit).

Dari pemahaman dan pertimbangan yang disampaikan diatas, maka sangatlah jelas pembentukan organisasi perangkat sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendapatan, pengelolan keuangan dan aset yang dibentuk ke dalam lembaga teknis yang berbentuk badan (Badan Keuangan Daerah) tidak sejalan dan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

(Bersambung)

Entri Lama

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 712 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: