Buku Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

2 Komentar

Cover buku TP TGR

DANAPENDAMPING

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

dana pendamping

Sering kali di dalam setiap penyusunan APBD, pembahasan APBD sampai dengan Evaluasi APBD muncul pertanyaan yang berkenaan dengan dana pendamping. Memang penganggaran dana pendamping di dalam APBD dimungkinkan oleh beberapa regulasi, namun terbatas pada beberapa program dari pemerintah pusat. Di dalam penyusunan APBD setiap tahun anggaran kita sudah diberi pedoman untuk menyusun APBD termasuk menganggarkan dana pendamping.

Untuk penyusunan APBD tahun anggaran 2014 ini kita harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, yang frasanya, “13. Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti DAK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan hibah dan bantuan luar negeri sepanjang mempersyaratkan dana pendamping dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 14. Dalam rangka mendukung efektivitas implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan, pemerintah daerah harus menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan.

Demikian pula untuk penyusunan APBD tahun anggaran 2015, kita telah diberi pedoman melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dengan frasa, “8. Dalam rangka mendukung efektivitas implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan, pemerintah daerah harus menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan”.

Khusus untuk penyediaan dana pendamping DAK di dalam APBD selain diatur di dalam pedoman penyusunan APBD juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 41 ayat (1) “Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK. (2) Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD”.

Dari beberapa regulasi yang saya sajikan di atas, maka penyediaan dana pendamping di dalam APBD secara limitatif hanya untuk dana pendamping DAK (Dana Alokasi Khusus), dan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan, serta penerimaan hibah dan bantuan luar negeri. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan program nasional lainnya selain untuk dana pendamping DAK (Dana Alokasi Khusus), dan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan, serta penerimaan hibah dan bantuan luar negeri, yang mempersyaratkan dana pendamping.

Berkenaan dengan program nasional lainnya yang memerlukan dana pendamping sepanjang terdapat frasa yang mempersyaratkan dana pendamping kepada Pemerintah Daerah terdapat di dalam regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaannya akan menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah, apalagi regulasi yang mempersyaratkan setingkat Peraturan Menteri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015), dan yang paling penting adalah perintah penganggaran dana pendamping tersebut diterima oleh pemerintah daerah sepanjang KUA/PPAS sebagai dasar awal penganggaran belum disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Selesai

HIBAH, HIBAH DAN HIBAH

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

hibah barang

Dari judul catatan saya ini “hibah, hibah dan hibah”, tentunya akan menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Memang judul awalnya hanya “hibah barang” namun oleh karena didalam pembahasannya membahas sesuatu yang berbeda dengan 3 (tiga) hibah yang berbeda maka saya menjadikan judul catatan saya ini menjadi 3 (tiga) kali hibah, “hibah, hibah dan hibah”. Hibah yang pertama berkenaan dengan hibah barang, yang kedua dan ketiga berkenaan dengan hibah barang dan uang. Jika kita mengkaji atas regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang daerah disana dapat ditemukan pengaturan yang berbeda atas hibah. Perbedaan itu berkisar pada jenis hibah dan pengaturan hibah serta antara jenis hibah barang dan hibah uang. Didalam pengaturan hibah barangpun diatur oleh 2 (dua) regulasi yang berbeda.

Kedua regulasi yang mengatur hibah tersebut yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Kedua peraturan ini mengatur pula hibah barang. Sedangkan regulasi lainnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. Peraturan ini mengatur pula tentang hibah berupa barang maupun berupa uang selain bantuan sosial. Selain itu khusus untuk hibah daerah diatur pula dalam PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Hibah yang pertama saya maksudkan adalah hibah barang sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan pengertian hibah sebagaimana yang diatur didalam pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, maka hibah diartikan sebagai pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Hibah barang disini merupakan tindak lanjut dari penghapusan barang milik daerah melalui bentuk-bentuk pemindahtanganan yang antara lain adalah hibah. Hal ini sesuai dengan pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, “bentuk-bentuk pemlndahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah, meliputi: a. penjualan; b. tukar-menukar; c. hibah; dan d. penyertaan modal pemerintah daerah.

Hibah yang kedua adalah juga merupakan hibah barang sebagaimana yang diatur adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. Didalam peraturan ini sebagaimana diatur didalam pasal 1 angka 14, hibah diartikan sebagai pemberian uang/barang  atau  jasa  dari   pemerintah  daerah  kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Dan ketiga adalah hibah uang yang pengertiannya sebagaimana diatur pula didalam pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

Dari ketiga hibah ini, maka yang sering menimbulkan tafsir yang berbeda adalah hibah barang yang diatur oleh 2 (dua) regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berbeda. Terdapat hibah barang yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan terdapat hibah barang yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. Dari jenis hibah dan pengaturan yang berbeda tentang hibah ini, maka untuk membedakannya terletak pada hal-hal sebagai berikut: a. Hibah barang yang diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, adalah barang milik daerah yang dalam penguasaan pengguna barang atau pengelola barang daerah dan tercatat sebagai barang milik daerah yang dipindahtangankan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau kepada pihak lain yang telah memenuhi persyaratan penghapusan dan persyaratan pemindahtanganan; b. Hibah barang yang diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, adalah barang yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Dalam arti bahwa barang yang dihibahkan adalah pengadaan barang yang dari awal penganggaran peruntukkannya untuk dihibahkan, dan penyerahannya pada tahun anggaran berkenaan. Barang yang dihibahkan disini tidak perlu dilakukan penghapusan sampai dengan pemindahtanganan cukup dengan pembuatan Berita Acara Penyerahan.

Selesai

Pemkab Gorontalo Mulai Hari ini Bayar Gaji Bulan Ke-13

Tinggalkan komentar

gaji 13 pemkab gorontalo

PNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak perlu menunggu lama dalam penantian pembayaran gaji bulan ke-13. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Gorontalo mulai hari ini, Senin 07/7  sudah mulai melakukan pencairan gaji 13 bagi PNS tersebut. Pencairan gaji 13 itu dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Gorontalo menerima Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/Pensiunan/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan. Peraturan Pemerintah telah ditetapkan pada tanggal 03 Juli 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada tanggal 04 Juli 2014 oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Samsudin.

Ini diakui oleh Bupati Gorontalo, David Bobihoe Akib saat ditemui diruang kerjanya, “setelah kami menerima Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014, kami menginstruksikan melalui DPPKAD untuk segera merealisasikan pembayaran Gaji bulan ke-13 secepatnya oleh karena anggarannya sudah tersedia di dalam APBD induk 2014,” tegas Bupati David.

“Pemkab Gorontalo telah menganggarkan dana sekitar Rp. 24.348.079.264 untuk pembayaran gaji ke-13 bagi 6.345 PNS daerah se-Kabupaten Gorontalo yang anggarannya telah tersedia dalam pos anggaran belanja tidak langsung pada APBD induk tahun 2014,” jelas Yusran.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pada dasarnya DPPKAD telah siap membayarkan gaji 13 tersebut dan tak ingin berlama-lama. Namun hanya karena menunggu Peraturan Pemerintah ataupun Juknis, baru sekarang terbayarkan. Karena PP telah dikeluarkan maka tidak ada alasan untuk tidak melakukan pembayaran. “Dalam proses pembayaran  gaji 13 tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan  apapun”, tegas Yusran.

DANA KAPITASI JKN DAN FIKSI HUKUM (2)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Stetoscopio e cuore rosso

Catatan saya kali ini merupakan bagian akhir dari tulisan “Dana Kapitasi JKN dan Fiksi Hukum”, yang terakhir membahas fiksi hukum dari Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Jika kita cermati secara mendalam atas pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014, sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, maka Pemerintah (Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum & HAM) di dalam penetapan dan pengundangannya “tidak berani” memberlakukan daya laku surut dengan jangkauan mulai 1 Januari 2014 atas pemberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 hanya menjangkau untuk waktu pemberlakuan mulai 1 Mei 2014. Hal ini sejalan dengan pasal 7, “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2014”. Walaupun di dalam penetapan dan pengundangannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 ditetapkan tanggal 24 April 2014 dan diundangkan pada tanggal 2 Mei 2014.

Penyusun dan pembentuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014, “tidak berani” memberlakukan secara surut dari jangka waktu mulai 1 Januari 2014, hal ini merupakan akibat dari peraturan induk tentang dana kapitasi JKN Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, mulai berlaku pada tanggal 21 April 2014 sesuai tanggal pengundangan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 yaitu pada tanggal 21 April 2014.

Dari ketentuan yang berkenaan dengan fiksi hukum ini, maka proses pelaksanaan atas dana kapitasi JKN mulai dari penganggaran, pembayaran, penatausahaan, pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan hanya berlaku terhadap dana kapitasi untuk bulan Mei dan seterusnya, sedangkan untuk bulan Januari – April tidak dapat dijangkau dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014.

Sesuai petunjuk dari beberapa pejabat di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan baik melalui konsultasi langsung maupun melalui jawaban-jawaban yang disampaikan pada setiap pertemuan, maka untuk melakukan tindakan/perbuatan atas pembayaran dana kapitasi JKN selang bulan Januari – April diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing kota/kabupaten dengan cara dan mekanisme yang akan diatur di dalam Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Walikota/Bupati).

Untuk penyusunan dan pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Walikota/Bupati) muncul pertanyaan, apa yang menjadi dasar hukum Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Kepala Daerah dan bentuk dana apa yang diatur di dalam Peraturan Kepala Daerah? Oleh karena, jika kita membentuk Peraturan Kepala Daerah haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika kita berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014, maka kedua regulasi ini tidak dapat digunakan untuk membentuk Peraturan Kepala Daerah oleh karena secara fiksi hukum pemberlakukan atas kedua regulasi ini nanti berlaku untuk selang waktu 1 Mei 2014 dan seterusnya.

Bisakah pemerintah daerah membentuk Peraturan Kepala Daerah dan membayar dana kapitasi JKN untuk bulan Januari – April? Wallahu a’lam bisshawab. Solusi yang paling tepat adalah pemerintah harus mengubah Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, pasal 14 dengan frasa “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014”, yang diikuti dengan mengubah pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014, dengan memberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2014, dengan cara mengubah pasal 7 menjadi frasa, “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014”. Atau untuk mempercepat kepastian hukum atas fiksi hukum tersebut pemerintah daerah menempuh langkah meminta pendapat secara tertulis kepada pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan atau Kementerian Dalam Negeri), dengan catatan tetap menunggu jawaban dan perintah tertulis dari pemerintah pusat atas perlakuan dana kapitasi JKN yang saat ini dananya berada di Kas Daerah. Kita tunggu bersama keputusannya.

(Selesai)

DANA KAPITASI JKN DAN FIKSI HUKUM (BAGIAN 1)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

jarum suntik

Sampai saat ini para tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan di lingkungan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dibuat “gaduh”, Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dibuat “binggung”, serta Pemerintah (Kementerian Kesehatan, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, BPK dan lain-lain kementerian/lembaga) terkait dengan dana kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) menjadi sasaran tempat bertanya untuk menjawab berbagai pertanyaan dari daerah-daerah dengan terbitnya atas “pemberlakuan” Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Pertanyaan yang muncul dengan terbitinya ketiga regulasi tersebut berkisar pada bagaimana dengan penggunaan dana kapitasi JKN selang bulan Januari – April 2014 dan selang bulan Mei, Juni dan seterusnya? Memang dana kapitasi JKN dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sudah ditransfer secara bervariasi pada selang bulan Januari – April. Penerimaan dana kapitasi JKN pun oleh Pemerintah Daerah bervariasi. Ada daerah yang menempatkannya ke dalam rekening Dinas Kesehatan, adapula daerah yang menempatkannya ke dalam rekening Kas Daerah dan malahan ada daerah yang menempatkannya langsung ke rekening bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP.

Transfer dana kapitasi JKN ke rekening bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP inilah yang paling benar dan tepat sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, hal ini berdasarkan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, “Ayat (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah; (2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan; (3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP”. Dan hal ini didukung dengan ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, “Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan”. Namun sesuai petunjuk dari beberapa pejabat di Kementerian Kesehatan baik melalui konsultasi langsung maupun melalui jawaban-jawaban yang disampaikan pada setiap pertemuan, maka dana kapitasi JKN untuk selang bulan Januari – April 2014 untuk sementara ditempatkan pada rekening kas daerah sambil menunggu petunjuk tertulis lebih lanjut dari pemerintah, sedangkan untuk dana kapitasi JKN selang bulan mulai Mei, Juni dan seterusnya ditempatkan pada rekening bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP.

Pertanyaan berikut adalah mengapa dana kapitasi JKN untuk bulan Januari – April untuk sementara ini ditempatkan pada rekening Kas Daerah? Atau kapan pelaksanaan transfer kembali dana kapitasi JKN dari rekening Kas Daerah ke rekening bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP yang selanjutnya akan digunakan/dibayarkan oleh bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan?

Untuk pertanyaan ini, saya berpendapat/berpemahaman dengan perpedoman pada teori fiksi hukum. Sebelumnya saya sajikan pendapat fiksi hukum menurut Amiroeddin Syarif dalam bukunya Perundang-undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Pembuatannya. Fiksi hukum diartikan “setiap orang terikat pada suatu undang-undang sejak dinyatakan berlaku”.

Fiksi hukum saya maksudkan di sini adalah berkenaan dengan terbitnya dan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014. Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Presiden RI, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 April 2014, dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin pada tanggal 21 April 2014. Secara lengkap pengaturan atas fiksi hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 ini sebagaimana diatur dalam pasal 14, “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”. Dan berikutnya “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia”. Dengan fiksi hukum ini maka jelas, suka atau tidak suka dan mau atau tidak mau, maka Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 21 April 2014, tentunya tidak dapat diberlakukan surut oleh karena tidak terdapat satu klausul pun maupun frasa yang menyatakan berlaku surut di dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014.

Berikut, disajikan pula fiksi hukum dari salah satu aturan pelaksanaan dari Presiden Nomor 32 Tahun 2014, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi pada tanggal 24 April 2014, dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin pada tanggal 2 Mei 2014. Secara lengkap pengaturan atas fiksi hukum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 ini sebagaimana diatur dalam pasal 7, “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2014”. Dan berikutnya “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia”.

(bersambung)

SiLPA PASIF DAN SiLPA AKTIF

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

silpa

Salah satu hal yang sering menjadi bahan perbincangan atau bahan diskusi di kalangan para perencana maupun pelaku pengelolaan keuangan daerah adalah “besarnya SiLPA tahun anggaran sebelumnya”. Para perencana keuangan daerah dan sebagian para pelaku pengelolaan keuangan daerah, berpemahaman dan berpendapat “semakin besar SiLPA tahun anggaran sebelumnya, menandakan perencanaan yang tidak baik atau menandakan perencanaan yang gagal”. Pemahaman/pendapat ini “semakin besar SiLPA tahun anggaran sebelumnya, menandakan perencanaan yang tidak baik atau menandakan perencanaan yang gagal”, perlu pengujian atau pengkajian yang mendalam. Pengujian atau kajian atas hal ini saya titikberatkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas pemahaman/pendapat ini kita jangan sampai hanya ikut-ikutan di dalam membicarakan “semakin besar SiLPA tahun anggaran sebelumnya, menandakan perencanaan yang tidak baik atau menandakan perencanaan yang gagal” tanpa dasar/landasan hukum yang jelas. Jika kita benar-benar menjadi perencana atau pelaku pengelolaan keuangan daerah yang sesungguhnya, maka perlu pula kita membaca dan menafsirkan secara sungguh-sungguh regulasi yang mengatur tentang sumber maupun cakupan dan penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Oleh karena itu, pemahaman/pendapat “semakin besar SiLPA tahun anggaran sebelumnya, menandakan perencanaan yang tidak baik atau menandakan perencanaan yang gagal”, adalah pemahaman/pendapat yang “premature” dan mengarah pada pemahaman dan penafsiran yang keliru.

Untuk menguji pemahaman/pendapat, “semakin besar SiLPA tahun anggaran sebelumnya, menandakan perencanaan yang tidak baik atau menandakan perencanaan yang gagal”, maka untuk mengawalinya saya sajikan regulasi/ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan sumber atau cakupan dari besarnya SiLPA tahun anggaran sebelumnya antara lain diatur di dalam penjelasan pasal 28 ayat (2) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, uang pihak ketiga yang belum terselesaikan, dan pelampauan target pendapatan daerah”. Sumber atau cakupan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang diatur di dalam pasal 28 ayat (2) huruf a PP Nomor 58 Tahun 2006, diperluas lagi di dalam pasal 62 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan”.

Kemudian, apa kaitannya sumber atau cakupan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dengan judul catatan saya kali ini “SiLPA Pasif dan SiLPA Aktif”. Istilah SiLPA Pasif dan SiLPA Aktif, jika kita telusuri atau lakukan pencarian di dalam berbagai regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara/daerah, maka kita tidak menemukannya, demikian pula di beberapa literatur yang membahas pengelolaan keuangan negara/daerah kita pun tidak menemukan istilah SiLPA Pasif dan SiLPA Aktif. Istilah ini saya tafsirkan dari kedua frasa regulasi di atas yakni “sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan”.

Sumber atau cakupan SiLPA tahun anggaran sebelumnya saya kelompokkan ke dalam SiLPA Aktif dan SiLPA Pasif. SILPA Aktif terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA Aktif saya artikan sebagai selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang sudah jelas peruntukkannya atau pemanfaatannya dan sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. SiLPA Aktif saya artikan juga sebagai anggaran “bertuan yang ada pemiliknya”. Sedangkan SiLPA Pasif terdiri dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, dan penghematan belanja. SiLPA Pasif saya artikan sebagai selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang belum jelas peruntukkannya atau pemanfaatannya. SiLPA Pasif saya artikan sebagai anggaran “tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya”.

Besarnya SiLPA Aktif bukan disebabkan oleh perencanaan daerah yang tidak baik atau gagal, namun lebih sebagai akibat regulasi yang tumpang tindih seperti Petunjuk Teknis DAK Pendidikan yang sampai akhir tahun anggaran menimbulkan multitafsir, atau regulasi yang tidak jelas seperti regulasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Perpres Nomor 32 Tahun 2014 yang terbit tanggal 21 April 2014 dan dananya sudah ditransfer ke Kas Daerah atau rekening FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dari Januari-April namun regulasi yang diterbitkan tidak berlaku surut dan terhalang dengan teori fiksi (fictie theorie). Demikian pula dana transfer dari pemerintah pusat yang sampai dengan disusunnya APBD Perubahan masih menggunakan Pagu Sementara seperti Dana Bagi Hasil, baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi, dan lain-lain contoh yang menyebabkan SiLPA di dalam APBD/APBD-P menjadi besar.

Sehingga tidaklah tepat jika kita memvonis APBD/APBD-P suatu daerah Provinsi/Kabupaten/Kota “jikalau SiLPA-nya besar pertanda perencanaan anggaran yang tidak baik atau gagal” tanpa membaca dan menafsirkan suatu regulasi/ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sumber dan cakupan SiLPA tahun anggaran sebelumnya, serta tidak mengkaji sumber dan cakupan dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dari APBD/APBD-P suatu daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

 (Selesai)

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

avanza kdo

Entah siapa yang memulai, entah siapa yang merumuskannya dan entah daerah-daerah mana yang sudah menerapkannya? Itulah awal pertanyaan saya pada saat pertama kali mendengar dan membaca seputar KDO baik melalui media cetak maupun media elektronik. Saya pun tidak memahami apa akronim dari KDO. Tetapi setelah saya mengkaji isi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sejak tanggal 24 April 2014, dan lebih khusus Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, saya hanya “mengira-ngira” bahwa Kendaraan Dinas Operasional itulah yang dimaksud dengan KDO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 beserta lampirannya itulah yang mengatur tentang bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan melalui penjualan barang milik daerah khususnya penjualan Kendaraan Dinas Operasional (KDO).

Pada saat-saat tertentu saya sering diajak oleh beberapa pejabat maupun Pegawai Negeri Sipil untuk berdiskusi mengenai landasan hukum dan penerapan KDO baik dari sisi penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban, dan kadangkala, beberapa pejabat maupun Pegawai Negeri Sipil mengusulkan perlunya KDO diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Dari diskusi maupun perbincanagan tersebut saya menyampaikan beberapa kajian mengenai penerapan KDO di suatu Pemerintah Daerah baik Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kajian saya lakukan terhadap efisiensi anggaran dan “ketersinggungan hukum”. Pertama, kajian atas efisiensi anggaran, melalui asumsi sebagai berikut; penerapan KDO adalah dengan cara ”mengontrak” sebuah kendaraan roda empat melalui pihak ketiga dengan berdasarkan surat perjanjian. Proses pembayarannya dilakukan dalam setiap tahun anggaran dengan jumlah anggaran sebesar RP. 60.000.000 pertahun, yang berarti setiap bulan harus dibayar Rp. 5.000.000 kepihak ketiga. Jika asumsi “kontrak” satu unit kendaraan roda empat merk/type Toyota Avanza selama lima tahun, maka lima tahun dikalikan harga “kontrak” pertahun Rp. 60.000.000. maka jumlah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 300.000.000, untuk jangka waktu lima tahun.

Bandingkan, jika asumsinya kita mengadakan kendaraan roda empat merk/type Toyota Avanza dengan harga saat ini kurang lebih Rp. 170.000.000. Kemudian biaya pemeliharaan Rp. 10.000.000 pertahun dikalikan lima tahun, maka biaya pemeliharaan selama lima tahun sebesar Rp. 50.000.000. Sehingga total belanja selama lima tahun untuk kendaraan roda emat merk/type Toyota Avanza adalah belanja pengadaan sebesar Rp. 170.000.000 ditambah biaya pemeliharaan selama lima tahun sebesar Rp. 50.000.000, maka jumah belanja yang membebani APBD selama lima tahun adalah sebesar Rp. 220.000.000. Kemudian jika kendaraan roda empat tersebut dihapus melalui pemindahtanganan dengan penjualan dan asumsi umur kendaraan sudah lima tahun maka kendaraan roda empat merk/type Toyota Avanza bisa terjual dengan harga pasar saat ini dengan asumsi kurang lebih Rp. 110.000.000, maka terjadi penambahan pendapatan dengan hasil penjualan kendaraan tersebut dalam APBD. Dari asumsi ini, maka dari sisi efisiensi anggaran maka yang lebih efisien adalah pengadaan kendaraan roda empat, dibandingkan dengan cara KDO. Selain itu untuk cara pengadaan barang dapat menambah nilai aset daerah.

Kedua, kajian atas “ketersinggungan hukum” melalui asumsi sebagai berikut; kontrak atau surat perjanjian antara pihak SKPD dengan pihak ketiga dilakukan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan KDO. Pihak SKPD bertindak untuk dan atas nama SKPD dan direktur atau dengan nama lainnya bertindak untuk dan atas nama pihak ketiga. Kontrak “surat perjanjian” tentunya memuat antara lain pihak-pihak yang terkait; maksud dan tujuan; jangka waktu dan besaran nilai kontrak. Sampai pada proses ini belum ada “ketersinggungan hukum”.

“Ketersinggungan hukum” terjadi jika dibalik kontrak atau “surat perjanjian” ini tenyata pemiliknya hanyalah orang-orang yang sangat dekat dengan pihak-pihak SKPD atau pegawai negeri sipil atau pejabat di lingkungan SKPD masing-masing. Diasumsikan bahwa mobil yang dikontrak tersebut ternyata adalah milik pihak-pihak di SKPD atau pegawai negeri sipil atau pejabat di lingkungan SKPD masing-masingatau dalam BPKB maupun STNK atas nama suami/istri atau anak, atau saudara dekat lainnya. Nilai kontrak perbulan atau pertahun inilah yang digunakan oleh pihak-pihak di SKPD untuk membiayai pelunasan pada pihak “lessor atau dealer”, dan selesai kontrak maka kendaraan roda empat menjadi milik pribadi pihak-pihak di SKPD.

“Ketersinggungan hukum” yang berikut adalah tidak adanya dasar hukum dalam regulasi pengelolaan barang daerah, dimana daerah dapat melakukan kontrak “meng-KDO” kendaraan roda empat, dan semata-mata hanya menginterprestasi/menafsirkan kode rekening program/kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Sehingga oleh karena itu, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak pernah mengambil langkah untuk menerapkan KDO, apalagi hanya oleh karena dipengaruhi oleh suatu daerah lain yang sudah menerapkannya dengan cara ikut-ikutan tanpa disertai dengan kajian hukum dan kajian penganggaran/pertanggungjawaban,

 Selesai 

Older Entries

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 766 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: