Buku Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

3 Komentar

Cover buku TP TGR

PEMBUKTIAN ATAS TUNTUTAN GANTI RUGI

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

ganti rugi

Banyak sudah pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi dari berbagai daerah berkunjung dan melaksanakan studi banding sekaligus menyaksikan proses sidang tuntutan ganti rugi oleh MP-TGR (Majelis Pertimbangan-Tuntutan Ganti Rugi) atas tata kelola keuangan daerah dalam hal ini pelaksanaan penyelesaian kerugian negara/daerah melalui tuntutan ganti rugi atau TGR pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Dari hasil diskusi dan pembicaraan dengan daerah-daerah yang melaksanakan studi banding, terdapat beberapa hal yang sering luput dari pertanyaan atau tanggapan dari peserta studi banding. Padahal hal ini adalah sesuatu yang saya anggap urgen untuk diketahui di dalam pelaksanaan sidang MP-TGR nanti di daerah masing-masing. Pertama, berkenaan dengan regulasi yang digunakan di dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi; Kedua, berkenaan dengan apa yang harus dibuktikan di dalam proses persidangan TGR. Kedua hal ini adalah sesuatu yang substantif untuk diketahui. Sehingga oleh karena itu maka di dalam catatan saya kali ini akan membahas kedua hal tersebut.

Untuk melaksanakan penyelesaian ganti rugi atas kerugian keuangan negara/daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) diwajibkan untuk membentuk Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, dan untuk menetapkan pegawai negeri bukan bendahara telah melanggar hukum atau lalai maupun dibebaskan dari TGR, peraturan perundang-undangan telah menegaskan bahwa atas hal ini harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang pengenaan ganti rugi atau pembebasan ganti rugi. Di Pemerintah Kabupaten Gorontalo, tata cara untuk menyelesaikan kerugian negara/daerah telah dibentuk melalui Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 Tahun 2009 ini merupakan hukum materil dari pelaksanaan penyelesaian kerugian Negara/daerah. Sedangkan untuk pelaksanaan sidang MP-TGR di Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah dibentuk Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 29 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR). Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 29 Tahun 2013 ini merupakan hukum formal dari pelaksanan sidang penyelesaian kerugian negara/daerah.

Selanjutnya, jika kita mencermati proses persidangan pada peradilan tipikor (tindak pidana korupsi) proses pembuktiannya adalah pada pemeriksaan saksi-saksi maupun bukti-bukti, dan pembuktian atas unsur-unsur yang disangkakan/didakwakan. Misalnya unsur-unsur pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002.

Pasal 2 ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Dan pasal 3, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Sehingga unsur-unsur tindak pidana korupsi pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut: (1) setiap orang; (2) secara melawan hukum; (3) memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; (4) dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi pasal 3 adalah sebagai berikut: (1) setiap orang; (2) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (3) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (4) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur-unsur inilah yang dibuktikan di dalam persidangan tipikor melalui pemeriksaan saksi-saksi maupun pemeriksaan bukti-bukti.

Lain halnya di dalam persidangan TGR, selain proses pembuktian atas kerugian negara/daerah melalui pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti dilakukan di dalam persidangan MP-TGR, maka tidak terdapat secara khusus untuk membuktikan unsur-unsur dari kerugian negara/daerah. Pembuktian atas kerugian negara/daerah lebih pada pembuktian atas 2 (dua) hal yaitu: a. Jika pegawai negeri bukan bendahara dikenakan ganti rugi maka yang akan dibuktikan adalah apakah terdapat unsur melanggar hukum atau unsur kelalaian; b. Jika pegawai negeri bukan bendahara tidak terbukti melanggar hukum atau lalai, maka pegawai negeri bukan bendahara dibebaskan dari tuntutan ganti rugi (TGR). Unsur melanggar hukum atau karena kelalaiannya dibentuk di dalam surat tuntutan maupun putusan oleh MP-TGR, misalnya: a. menyatakan bahwa perbuatan tertuntut yakni terdapat pembayaran atas biaya perjalanan dinas yang dilakukan tidak sesuai dengan tanggal yang tertera dalam Surat Perintah Tugas (SPT) adalah melanggar hukum atau karena kelalaiannya;  b. menetapkan agar supaya tertuntut dikenakan ganti kerugian sebesar (Rupiah).

(Selesai)

BENDAHARA PENGELUARAN (5)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

uang rupiah kita 2

Catatan saya kali ini merupakan catatan akhir dari tulisan mengenai “Bendahara Pengeluaran”, yang terakhir membahas penatausahaan atau pembukuan belanja oleh bendahara pengeluaran.

(d) Pertanggungjawaban dan penyampaiannya. Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas: 1) Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan (UP). Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan UP setiap akan mengajukan GU. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut, dokumen yang disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban UP dan dilampiri dengan bukti-bukti belanja yang sah.

Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban UP adalah sebagai berikut: a) mengumpulkan bukti-bukti yang sah atas belanja yang menggunakan UP termasuk bukti-bukti yang dikumpulkan oleh bendahara pengeluaran pembantu, jika ada sebagian UP yang sebelumnya dilimpahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu; b) berdasarkan bukti-bukti yang sah tersebut bendahara pengeluaran merekapitulasi belanja ke dalam Laporan Pertanggungjawaban UP sesuai dengan program dan kegiatannya masing-masing; c) Laporan Pertanggungjawaban UP tersebut dijadikan lampiran pengajuan SPP-GU.

2) Pertanggungjawaban Penggunaan Tambahan Uang (TU). Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan TU apabila TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban TUP. Dokumen ini dilampirkan dengan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap.

Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban TU adalah sebagai berikut: a) Bendahara pengeluaran mengumpulkan bukti-bukti belanja yang sah atas penggunaan tambahan uang persediaan; b) apabila terdapat TU yang tidak digunakan, bendahara pengeluaran melakukan setoran ke Kas Umum Daerah. Surat Tanda Setoran atas penyetoran itu dilampirkan sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban TU; c) berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap tersebut dan bukti penyetoran sisa TUP (apabila tambahan uang persediaan melebihi belanja yang dilakukan) bendahara pengeluaran merekapitulasi belanja ke dalam Laporan Pertanggungjawaban TUP sesuai dengan program dan kegiatannya yang dicantumkan pada awal pengajuan TU; d) Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diberikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD; e) PPK SKPD kemudian melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran; f) Pengguna Anggaran kemudian menandatangani laporan pertanggungjawaban TU sebagai bentuk pengesahan.

3) Pertanggungjawaban Administratif. Pertanggungjawaban administratif dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban administratif tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara kumulatif maupun per kegiatan. SPJ ini merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pertanggungjawaban administratif berupa SPJ dilampiri dengan: a) Buku Kas Umum; b) Laporan Penutupan Kas; dan c) SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut harus dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.

Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan SPJ bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut: a) Bendahara pengeluaran menyiapkan laporan penutupan kas; b) Bendahara pengeluaran melakukan rekapitulasi jumlah-jumlah belanja dan item terkait lainnya berdasarkan BKU dan buku pembantu BKU lainnya serta khususnya Buku Pembantu Rincian Obyek untuk mendapatkan nilai belanja per rincian obyek; c) Bendahara pengeluaran menggabungkan hasil rekapitulasi tersebut dengan hasil yang ada di SPJ Bendahara pengeluaran pembantu; d) Berdasarkan rekapitulasi dan penggabungan itu, bendahara pengeluaran membuat SPJ atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya; e) Dokumen SPJ beserta BKU, laporan penutupan kas dan SPJ bendahara pengeluaran pembantu kemudian diberikan ke PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi; d) Setelah mendapatkan verifikasi, Pengguna Anggaran menandatangani sebagai bentuk pengesahan.

4) Pertanggungjawaban Fungsional. Pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. SPJ tersebut dilampiri dengan: Laporan Penutupan Kas dan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dilampiri bukti setoran sisa UP.

(Selesai)

BENDAHARA PENGELUARAN (4)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ilustrasi-Uang-Rupiah

Catatan saya kali ini merupakan lanjutan dari tulisan “Bendahara Pengeluaran”, yang terakhir membahas penatausahaan atau pembukuan belanja oleh bendahara pengeluaran.

Di dalam proses pembukuan belanja dapat dilakukan melalui pembukuan belanja dengan menggunakan Uang Persediaan dan LS. Dalam proses belanja menggunakan uang persediaan, terdapat kemungkinan 2 (dua) cara bagi bendahara pengeluaran dalam melakukan pembayaran. Pertama, bendahara pengeluaran melakukan pembayaran tanpa melalui panjar. Kedua, bendahara pengeluaran melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada PPTK.  1) Pembukuan pembayaran belanja tanpa melalui uang panjar. Proses pembukuan dimulai ketika bendahara pengeluaran membayarkan sejumlah uang atas belanja yang telah dilakukan. Pembayaran dapat saja menggunakan uang yang ada di kas tunai maupun uang yang ada di rekening bank bendahara pengeluaran; 2) Pembukuan belanja melalui uang panjar. Pembukuan atas uang panjar merupakan proses pencatatan pemberian uang panjar ke PPTK termasuk di dalamnya pencatatan atas pertanggungjawaban yang diberikan oleh PPTK untuk uang panjar yang diterimanya. Proses pembukuan dimulai ketika Bendahara Pengeluaran memberikan uang panjar kepada PPTK untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Nota Pencairan Dana (NPD), memo persetujuan PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan.

Dalam proses pembukuan belanja melalui SP2D LS untuk pengadaan barang/jasa dan melalui SP2D LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan. 1) Pembukuan SP2D LS untuk pengadaan Barang dan Jasa. Pembukuan atas proses belanja LS untuk pengadaan barang dan jasa dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D LS barang dan Jasa dari BUD atau Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja bruto (sebelum dikurangi potongan) sebagai “belanja pengadaan barang dan jasa” di: a) BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran pada tanggal yang sama; b) Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja yang terkait pada kolom belanja LS. Terhadap informasi potongan pajak terkait belanja pengadaan barang dan jasa, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong sebagai “pemotongan PPh/PPN” di: a) BKU pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada tanggal yang sama; b) Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada tanggal yang sama. 2) Pembukuan SP2D LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan. Pembukuan atas SP2D LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D LS Gaji dari BUD atau Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja bruto (sebelum dikurangi potongan) sebagai “belanja gaji dan tunjangan” di: a) BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran; b) Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja pada kolom belanja LS, untuk setiap kode rekening belanja gaji dan tunjangan yang terdapat di SP2D.

(c) Pembukuaan penerimaan. Pembukuan penerimaan oleh bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembukuan penerimaan SP2D UP/GU/TU. Pembukuan penerimaan SP2D UP/GU/TU merupakan proses pencatatan transaksi penerimaan SP2D UP/GU ke dalam BKU dan Buku pembantu yang terkait. Proses pembukuan dilakukan ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D UP/GU/TU dari BUD/Kuasa BUD. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang tercantum di SP2D sebagai “penerimaan SP2D” di : 1) BKU pada kolom penerimaan; 2) Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom penerimaan. Bendahara pengeluaran dapat mencairkan UP/GU/TU yang terdapat di bank ke kas tunai. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang dicairkan sebagai “pergeseran uang” di: 1) BKU pada kolom pengeluaran; 2) Buku Pembantu simpanan/Bank pada kolom pengeluaran; 3) BKU pada kolom penerimaan; 4) Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom penerimaan.

Apabila atas persetujuan Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran melakukan pelimpahan uang persediaan ke bendahara pengeluaran pembantu maka pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang dilimpahkan sebagai “pelimpahan UP” di : 1) BKU pada kolom pengeluaran; 2) Buku Pembantu simpanan/bank pada kolom pengeluaran. Untuk keperluan pengendalian, bendahara pengeluaran dapat membuat buku pembantu yang dioperasikan secara khusus untuk memantau jumlah uang persediaan pada bendahara pembantu.

(Bersambung)

BENDAHARA PENGELUARAN (3)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

uang

Catatan saya kali ini merupakan lanjutan dari tulisan “Bendahara Pengeluaran”, yang terakhir membahas seputar tugas bendahara pengeluaran yang berkisar pada tugas menerima, menyimpan, menyetor / membayar /menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan/ pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Jika sebelumnya telah dibahas mengenai wewenang, larangan dan kewajiban bendahara pengeluaran, berikut ini disajikan tanggung jawab atas tugas pokok bendahara pengeluaran yaitu tugas membayarkan dengan mengeluarkan uang yang berada dalam pengelolaannya dalam hal ini uang persediaan. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 66 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.”. Dengan tanggung jawab ini, atas pembayaran dengan menggunakan uang persediaan, maka bendahara pengeluaran dapat menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 66 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi”.  Persyaratan dimaksud yaitu a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan (vide Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 66 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tanggung jawab atas tugas membayarkan dengan mengeluarkan uang persediaan yang berada dalam pengelolaan bendahara pengeluaran berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan tanggung jawab pribadi bendahara pengeluaran jika di kemudian hari terjadi masalah/berakibat hukum, sehingga dengan demikian bendahara pengeluaran harus lebih hati-hati di dalam membayar suatu belanja/kegiatan yang dibayarkan melalui uang persediaan baik pembayaran belanja tanpa melalui uang panjar maupun pembayaran belanja melalui uang panjar.

Tentunya atas keseluruhan pembayaran dan penerimaan belanja dilakukan penatausahaan. Tugas bendahara pengeluaran untuk menatausahakan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, dipertegas di dalam pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. pasal 184 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya atas tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya dapat dilihat pada Lampiran III Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, yang dibahas sebagai berikut: (a). Permintaan pembayaran. Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam rangka melaksanakan belanja. Dalam hal ini bendahara pengeluaran menyusun dokumen SPP yang dapat berupa: 1) Uang Persediaan (UP); 2) Ganti Uang (GU); 3) Tambah Uang (TU); 4) Langsung (LS): LS untuk pembayaran Gaji & Tunjangan, dan LS untuk pengadaan Barang dan Jasa. Di samping membuat SPP Bendahara Pengeluaran juga membuat register untuk SPP yang diajukan, SPM dan SP2D yang sudah diterima oleh bendahara. (b) Pembukuan belanja. Pembukuan Belanja oleh bendahara pengeluaran menggunakan: 1) Buku Kas Umum (BKU); 2) Buku Pembantu BKU sesuai dengan kebutuhan seperti: a) Buku Pembantu Kas Tunai; b) Buku Pembantu Simpanan/Bank; c) Buku Pembantu Panjar;  d) Buku Pembantu Pajak;  e) Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja. Dalam pelaksanaannya, tidak semua dokumen pembukuan digunakan secara bersamaan untuk membukukan satu transaksi keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Buku apa saja yang digunakan untuk setiap transaksi akan dijelaskan dalam bagian berikutnya: Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembukuan adalah: a. SP2D UP/GU/TU/LS; b. Bukti transaksi yang sah dan lengkap; c. Dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku.


(bersambung)

BENDAHARA PENGELUARAN (2)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

BENDAHARA PENGELUARANPada catatan saya sebelumnya, “Bendahara Pengeluaran (1)”, sudah dibahas mengenai dasar pengaturan, pengertian, kedudukan, tata cara pengangkatan bendahara pengeluaran, dan terakhir membahas larangan bagi bendahara pengeluaran. Catatan kali ini akan membahas mengenai kewajiban, tugas dan wewenang bendahara pengeluaran.

Sebagai pejabat fungsional, bendahara pengeluaran dalam pelaksanaan tugasnya dilarang melakukan balk secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi. Selain itu, bendahara pengeluaran mempunyai kewajiban memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, sekaligus berkewajiban menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang­undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-­undangan”.

Apa saja tugas dan wewenang bendahara pengeluaran? Tugas pokok bendahara pengeluaran sebagaimana yang diatur di dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, “Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah”, serta penjelasan pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), “Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayar/menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya”. Di samping itu, tugas bendahara pengeluaran SKPD diatur di dalam pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, “Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”. Dari ketentuan ini, maka tugas pokok bendahara pengeluaran adalah melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada satuan kerja perangkat daerah yang meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayar/menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Selain kewajiban dan tugas bendahara pengeluaran yang dibahas sebelumnya, bendahara pengeluaran mempunyai kewenangan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 55 Tahun 2008, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang: (a). mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS; (b). menerima dan menyimpan uang persediaan; (c). melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya; (d). menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan; (e). meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; (f). mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Dari tugas dan wewenang bendahara pengeluaran tersebut, berikut ini akan dibahas tugas bendahara pengeluaran yang berkisar pada tugas menerima, menyimpan, menyetor/membayar/menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara pengeluaran dan pengguna anggaran dalam menerima dan menyimpan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan izin kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan satuan kerja perangkat daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, “Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan satuan kerja perangkat daerah”. Dan penjelasan pasal 32 ayat (1), “Untuk kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, satuan kerja yang bersangkutan dapat diberi persediaan uang kas untuk keperluan pembayaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Bendahara Umum Daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa. Sehubungan dengan itu, diperlukan pembukaan rekening untuk menyimpan uang persediaan tersebut sebelum dibayarkan kepada yang berhak. Tata cara pembukaan rekening dimaksud, serta penggunaan dan mekanisme pertanggungjawaban uang persediaan tersebut ditetapkan oleh Bendahara Umum Negara sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan uang daerah”.

(bersambung)

BENDAHARA PENGELUARAN (1)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

bendahara pemda

Bendahara pengeluaran adalah salah satu pelaksana kuasa pengelolaan keuangan daerah yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Pengaturan mengenai tugas, fungsi, kewenangan, larangan dan kewajiban bendahara pengeluaran diatur di dalam beberapa regulasi yang mengatur perbendaharaan negara dan pengelolaan keuangan daerah yaitu UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Catatan saya kali ini tentang “bendahara pengeluaran”, pembahasannya berkenaan dengan tugas, fungsi, kewenangan, larangan dan kewajiban bendahara pengeluaran pada SKPD yang berkisar pada pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD, pelaksanaan penatausahaan pengeluaran pada SKPD dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara SKPD dan penyampaiannya.

Untuk mengawali pembahasan “bendahara pengeluaran”, saya sajikan pengertian bendahara pengeluaran sesuai regulasi yang mengaturnya. UU Nomor 1 Tahun 2004, pasal 1 angka 18 mengatur pengertian “Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah”. Selain itu pengertian bendahara pengeluaran dengan frasa yang sama diatur di dalam pasal 1 angka 23 PP Nomor 58 Tahun 2005, jo pasal 1 angka 24 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dan pasal 1 angka 4 Permendagri Nomor 55 Tahun 2008, “Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”.

Dari pengertian “bendahara pengeluaran” yang disajikan di atas, maka siapakah yang menunjuk dan mengangkat bendahara pengeluaran, dan siapakah yang mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah? Hal ini diatur di dalam pasal 10 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004, “Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah”, dan pasal 15 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005, jo. pasal 14 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Kepala daerah atas usul PPKD mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD”. Dari ketentuan ini, maka bendahara pengeluaran diangkat oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) melalui Keputusan Kepala Daerah, demikian pula untuk pemberhentiannya dilakukan oleh Kepala Daerah. Bendahara pengeluaran untuk diangkat oleh Kepala Daerah diusulkan oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) atas usulan pimpinan SKPD selaku pengguna anggaran.

Selanjutnya, dari pengertian “bendahara pengeluaran”, maka seorang pegawai negeri sipil sejak diangkat menjadi bendahara pengeluaran dengan Keputusan Kepala Daerah maka bendahara pengeluaran menjadi pejabat fungsional dan bendahara pengeluaran dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD (Bendahara Umum Daerah). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pasal 10 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004, jo. pasal 15 ayat (3) PP Nomor 58 Tahun 2005, jo. Pasal 14 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “…………….bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional”. Dan pasal 15 ayat (5) PP Nomor 58 Tahun 2005, jo. pasal 14 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “………….bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD”. Selain itu jabatan bendahara pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara (vide pasal pasal 10 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2004).

Bendahara pengeluaran sebagai pejabat fungsional dan dalam pelaksanaan tugasnya dilarang melakukan balk secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi. Larangan ini sebagaimana diatur di dalam pasal 10 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2004, “Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut”. jo. pasal 15 ayat (4) PP Nomor 58 Tahun 2005, “Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi”. jo. Pasal 14 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi”.

(bersambung)

PPK

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok 

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

PPK

PPK adalah akronim dari Pejabat Penatausahaan Keuangan. PPK merupakan salah satu kuasa pengelolaan keuangan daerah. Pengertian dari PPK dapat ditelusuri pada pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD”. PPK sebagai salah satu kuasa pengelolaan keuangan daerah hanya diatur di dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Sedangkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak mengatur PPK.

PPK ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD. Penetapan PPK oleh kepala SKPD dalam rangka, kepala SKPD melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD. Fungsi utama PPK SKPD adalah melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005, dan pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Selain melaksanakan fungsi utama sebagai penatausahaan keuangan daerah, PPK mempunyai tugas sebagaimana yang diatur di dalam pasal 14 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 dan pasal 13 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, sebagai berikut: (a) meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK; (b) meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK; (c) meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; (d) melakukan verifikasi SPP; (e) menyiapkan SPM; (f) melakukan verifikasi harian atas penerimaan; (g) menyiapkan laporan keuangan SKPD.

PPK SKPD di dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dilarang merangkap jabatan maupun melaksanakan tugas lainnya. Jabatan dan tugas lainnya yang dilarang yaitu merangkap sebagai bendahara, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan pejabat yang melakukan tugas pemungutan penerimaan negara/daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat (3) PP Nomor 58 Tahun 2005 dan pasal 13 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK”.

Selain itu beberapa ketentuan yang mengatur tugas dan fungsi PPK SKPD sebagaimana yang diatur di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, antara lain: (a) pasal 204 (1),  “Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD”; (b) Pasal 208, “Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD”; (c) pasal 209 (4), “Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan penerbitan SPP mencakup register SPP-UP/GU/TU/LS”; (d) Pasal 210, “(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD; (3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi”; (e) Pasal 214, “(1) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam menatausahakan pengeluaran perintah membayar mencakup: a. register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS; dan b. register surat penolakan penerbitan SPM; (2) Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD; (f). Pasal 221, “Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban: a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek; c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya”.

 Selesai

Older Entries

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 103 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: