Buku Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

2 Komentar

Cover buku TP TGR

PPTK

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Giving-money

Salah satu kuasa pengelolaan keuangan daerah adalah PPTK. PPTK merupakan akronim dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Pengertian dari PPTK dapat ditelusuri pada pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya”.

Demikian pula, di dalam pasal 12 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa “Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK”.

Dari kedua ketentuan ini, PPTK merupakan penggerak untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan pada SKPD. Selain itu PPTK, mempunyai 3 (tiga) tugas pokok yakni: mengendalikan pelaksanaan kegiatan; melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; menyiapkan dokumen anggaran baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Ketiga tugas pokok ini sebagaimana yang diatur di dalam pasal 12 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 12 ayat (5) dan ayat (6) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Siapakah yang menunjuk PPTK? Bertanggung jawab kepada siapakah PPTK? PPTK ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Jadi PPTK bertanggung jawab kepada pejabat yang menunjuknya. Jika PPTK ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang tentunya PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, dan jika PPTK ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/pengguna barang tentunya PPTK bertanggung jawab kepada kuasa pengguna anggaran/pengguna barang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pasal 13 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Berapa jumlah PPTK di setiap SKPD? Pertanyaan berapa jumlah PPTK setiap SKPD dapat disesuaikan dengan pengertian PPTK yang sudah dijelaskan di atas yakni PPTK melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Dan dapat disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 12 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Penunjukan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya”. Dari ketentuan ini, jumlah PPTK setiap SKPD dapat berjumlah 1 (satu) orang pejabat untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Dan jumlah PPTK setiap SKPD dapat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang pejabat dengan mempertimbangkan kompetensi jabatan, jumlah anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Selanjutnya, salah satu tugas pokok PPTK adalah “menyiapkan dokumen anggaran baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan”. Penjabaran tugas PPTK ini lebih lanjut diatur di dalam pasal 205 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. “(1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran; (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-LS; b. ringkasan SPP-LS; c. rincian SPP-LS; dan d. lampiran SPP-LS (vide ayat (3); (4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya; (5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi; (6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

Oleh karena PPTK merupakan penggerak kegiatan dan program di setiap SKPD, maka di dalam penunjukan dan pelaksanaannya dibutuhkan pertimbangan atas penunjukannya yaitu kompetensi jabatan dan pertimbangan objektif lainnya.

 Selesai

DEFISIT ANGGARAN DAN DEFISIT KAS

1 Komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

defisit anggaran

Salah satu hal atau “kebijakan” yang diatur di dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu pengaturan mengenai defisit. Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengatur tentang defisit anggaran yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selain itu, terdapat regulasi yang mengatur mengenai defisit yaitu pedoman penyusunan APBD setiap tahun anggaran seperti untuk tahun anggaran 2015 diatur di dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, angka III. Kebijakan Penyusunan APBD; 2. Belanja Daerah; b. Belanja Langsung; 5) Surplus/Defisit APBD.

Pengertian tentang defisit anggaran diatur di dalam pasal 1 angka 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah”. Lebih lanjut batasan atas defisit diatur pula di dalam pasal 55 dan pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pasal 55, “Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD”, sedangkan pasal 57 ayat (1), “Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah”.

Hal atau kebijakan “mendefisitkan anggaran” yang diputuskan dan ditetapkan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD adalah sesuatu yang normatif dan “halal”, namun kebijakan yang ditempuh atas penetapan defisit anggaran telah diatur secara limitatif besarannya. Pembatasan atas maksimal defisit APBD sebagaimana diatur di dalam pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan”. Pengaturan batas maksimal defisit oleh Menteri Keuangan, maka sebagai contoh untuk tahun anggaran 2014 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2013, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan M. Chatib Basri tanggal 30 Agustus 2013. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2013 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman daerah Tahun Anggaran 2014, “Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2014 masing-masing daerah ditetapkan berdasarkan kategori fiscal yaitu: a. Sebesar 6,5% dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 untuk kategori sangat tinggi; b. 5,5% untuk kategori tinggi; c. 4,5% untuk kategori sedang; dan d. 3,5% untuk kategori rendah.”

Tentunya, atas penetapan defist anggaran di dalam APBD, maka dapat ditetapkan pembiayaan untuk menurut defisit tersebut, hal ini sebagaimana yang diatur pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang”.

Terhadap kewajiban pemerintah daerah atas penetapan baik surplus/defisit APBD serta pelanggaran atas ketentuan ini diatur di dalam pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan; (2) Pelanggaran terhadap ketentuan ini, dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.”

Memang suatu anggaran yang ditetapkan defisit adalah sesuatu yang normatif dan “halal”, namun jika batas maksimal defisit melampaui batas sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2013, maka hal ini menjadi suatu pelanggaran atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2013. Demikian pula jika sumber-sumber pembiayaan yang diperkirakan untuk menutup defisit, yaitu “sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang”, tidak terealisasi oleh karena tidak disusun secara akurat atau disusun sekedar menutup angka-angka di dalam anggaran defisit hal ini akan berakibat pada arus kas bulanan akan terganggu, dan akibatnya banyak belanja atas program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan “terseok-seok” pembayarannya atau sampai pada tidak terbayarnya program dan kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian sebelumnya adalah “defisit anggaran menjadi defisit kas”.

 Selesai

DANA KAPITASI JKN DAN FIKSI HUKUM (3)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

hospital beds

Sebenarnya catatan saya mengenai dana kapitasi JKN dan fiksi hukum telah saya akhiri pada catatan pojok “Dana Kapitasi JKN dan Fiksi Hukum (2)“, namun oleh karena ada permintaan dari pengikut blog saya (yusranlapananda.word press.com) salah satunya adalah (dinkesniasbarat@ yahoo.co.id) atas nama Agus Hia, Pengelola JKN Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara, tanggal 4 Agustus 2014, dengan frasa “Yth Bapak Yusran, Saya tertarik dengan tulisan bapak di blog bapak mengenai Dana Kapitasi JKN dan fiksi hukum (1) dan (2), banyak membantu saya dalam penafsiran atas peraturan yang berkaitan dengan JKN. Sehubungan dengan telah terbitnya Permenkes 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN, saya tunggu artikel bapak. Terima Kasih banyak pak.

Ya memang. Di akhir bulan Juli 2014 bertepatan dengan libur panjang lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1435 H, saya banyak menerima kiriman melalui email saya regulasi yang berkenaan dengan pedoman pelaksanaan dana kapitasi JKN berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI, Nafsiah Mboi pada tanggal 3 Juni 2014, dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsudin pada tanggal 25 Juni 2014.

Setelah saya membuka, membaca dan mengkaji isi dari Permenkes Nomor 28 Tahun 2014, maka saya berkesimpulan bahwa dengan terbitnya Peraturan ini telah menghentikan “kegalauan” saya tentang penafsiran/interpretasi atas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN selang bulan Januari – April 2014 yang saat ini dananya diperintahkan harus berada di Rekening Kas Daerah. Selain “kegalauan”, dengan terbitnya Peraturan ini, Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dalam membentuk Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Walikota/Peraturan Bupati) terhindar dari kesalahan, jebakan dan “desakan” atas penafsiran /interpretasi hukum atas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN selang bulan Januari – April 2014 yang nantinya berbuntut pada persoalan hukum di kemudian hari.

Di akhir catatan saya “Dana Kapitasi JKN dan Fiksi Hukum (2)”, dengan frasa, “Untuk penyusunan dan pembentukan Peraturan Kepala Daerah/Perkada (Walikota/Bupati) muncul pertanyaan, apa yang menjadi dasar hukum Pemerintah Daerah dalam membentuk Perkada dan bentuk dana apa yang diatur di dalam Perkada? Oleh karena, jika kita membentuk Perkada haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika kita berpedoman pada Perpres Nomor 32 Tahun 2014, dan Permenkes Nomor 19 Tahun 2014, maka kedua regulasi ini tidak dapat digunakan untuk membentuk Perkada oleh karena secara fiksi hukum pemberlakuan atas kedua regulasi ini nanti berlaku untuk selang waktu 1 Mei 2014 dan seterusnya. Bisakah pemerintah daerah membentuk Perkada dan membayar dana kapitasi JKN untuk bulan Januari – April, wallahu a’lam bishawab. Solusi yang paling tepat adalah pemerintah harus mengubah Perpres Nomor 32 Tahun 2014, yang diikuti dengan mengubah pemberlakuan Permenkes Nomor 19 Tahun 2014, dengan memberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2014. Atau untuk mempercepat kepastian hukum atas fiksi hukum tersebut pemerintah daerah menempuh langkah meminta pendapat secara tertulis kepada pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan atau Kementerian Dalam Negeri), dengan catatan tetap menunggu jawaban dan perintah tertulis dari pemerintah pusat atas perlakuan dana kapitasi JKN yang saat ini dananya berada di Kas Daerah. Kita tunggu bersama keputusannya.” Ya. Diakhir frasa tulisan saya, “kita harus menunggu jawaban dan perintah tertulis dari pemerintah pusat atas perlakuan dana kapitasi JKN yang saat ini dananya berada di Kas Daerah. Kita tunggu bersama keputusannya”. Dan akhirnya keputusan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan menerbitkan Permenkes Nomor 28 Tahun 2014.

Substansi dari Permenkes Nomor 28 Tahun 2014, yaitu berkenaan dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN selang bulang Januari – April 2014 diatur pada Lampiran Permenkes Nomor 28 Tahun 2014, Bab V Pendanaan; D. Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana; 1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); a. FKTP yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): 1) Dana Kapitasi, “a) Pengelolaan dan pemanfataan dana kapitasi mulai bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2014 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah; b) Untuk memanfaatkan kembali Dana Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah oleh FKTP Milik Pemerintah Daerah, maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus; (1) mengusulkan adanya peraturan kepala daerah untuk pemanfaatan dana tersebut; (2) membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan”.

Dari ketentuan ini, jelas bahwa dana kapitasi JKN selang bulan Januari – April 2014 yang ada di rekening kas daerah sudah dapat dikelola dan dimanfaatkan, namun tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah yakni PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Tata cara pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN ini diawali dengan pembentukan Peraturan Kepala daerah (Walikota/Bupati) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Nasional Kesehatan yang disusun dan diusulkan oleh Dinas Kesehatan kepada Kepala Daerah (Bupati/Walikota) serta melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk dibahas bersama dengan SKPD terkait untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut (vide Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah). Selanjutnya atas Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Nasional Kesehatan, Dinas Kesehatan membuat dan mengusulkan RKA-SKPD ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk selanjutnya di RAPBD-kan. Tentunya RKA-SKPD Dinas Kesehatan dalam bentuk program dan kegiatan mengacu pada program dan kegatan yang sudah diatur di dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Nasional Kesehatan.

Akhirnya, untuk pengelolaan dan pemanfaatan khususnya dana kapitasi JKN selang bulan Januari – April 2014 (vide Bab V Pendanaan; A. Ketentuan Umum; 3. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan) sudah berada pada Dinas Kesehatan, dan bukan pada FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama). Sampai di sini mudah-mudahan tidak terjadi “ketersinggungan hukum”, namun yang perlu diwaspadai dan diawasi adalah pada tingkat pelaksanaannya. Berhati-hatilah mengelola dana kapitasi JKN, dan dana non kapitasi JKN, serta Bantuan Operasional Kesehatan. Setelah di bulan Juni – Juli mata dunia tertuju ke Brasil untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2014, maka sekarang “sepasang mata” tertuju kepada pengelolaan dana kapitasi JKN, dana non kapitasi JKN dan  Bantuan Operasional Kesehatan.

(Selesai)

APBD-KU UNTUKKU DAN APBD-MU UNTUKMU

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

ilustrasi apbdUntuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau R-APBD, pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota telah dipandu dan “dipagari” dengan berbagai regulasi maupun peraturan perundang-perundangan. Catatan saya kali ini “APBD-ku untukku dan APBD-mu untukmu” akan membahas mengenai kewenangan penggunaan atau pemanfaatan APBD masing-masing pemerintah daerah. APBD Provinsi untuk belanja sesuai RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota untuk belanja sesuai RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten/Kota. Pembahasan APBD-ku untukku dan APBD-mu untukmu berkisar pada penyajian regulasi atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan penggunaan dan pemanfaatan APBD masing-masing daerah.

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang ini telah mengatur secara limitatif atas penggunaan dan pemanfaatan APBD masing-masing daerah, hal ini diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) “APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah”. Hal ini diatur pula di dalam pasal 17 ayat (1) “APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah”, dan ayat (2) “Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara”.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal yang sama diatur pula di dalam Peraturan Pemerintah ini, pasal 16 ayat (1) “APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah”, dan ayat (2) “Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara”.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini kewenangan atas penggunaan dan pemanfaatan APBD masing-masing daerah diatur secara limitatif di dalam pasal 15 ayat (1) “APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah”, dan ayat (2) “Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara”. Selanjutnya kewenangan pendanaan atas beban APBD masing-masing daerah diatur di dalam pasal 78 ayat (1) “Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD; (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN; (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan/atau desa, didanai dari dan atas beban APBD provinsi; (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten/kota”. Selanjutnya di dalam pasal 81 ayat (1), “Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah”. Serta pasal 83 ayat (1) “Kepala Daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun”.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015. Pada paragraf ketiga, angka I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah ditegaskan, “Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Selanjutnya pada angka II. Prinsip Penyusunan APBD ditegaskan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 didasarkan prinsip sebagai berikut: Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya”.

Pertanyaan yang muncul adalah bisakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas dilanggar dengan dalil sudah terjadi kesepakatan sebelumnya. Untuk hal ini kita harus membuka kembali KUHPerdata pasal 1320, “untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan yang membuat suatu perikatan; 3.. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. Empat Dalam pelaksanaannya keempat syarat ini harus dipenuhi. Bagaimana dengan syarat keempat suatu sebab yang halal yang saya analogikan “halal” yang berarti “tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” tidak terpenuhi?

 (Selesai)

DANA PENDAMPING

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

dana pendamping

Sering kali di dalam setiap penyusunan APBD, pembahasan APBD sampai dengan Evaluasi APBD muncul pertanyaan yang berkenaan dengan dana pendamping. Memang penganggaran dana pendamping di dalam APBD dimungkinkan oleh beberapa regulasi, namun terbatas pada beberapa program dari pemerintah pusat. Di dalam penyusunan APBD setiap tahun anggaran kita sudah diberi pedoman untuk menyusun APBD termasuk menganggarkan dana pendamping.

Untuk penyusunan APBD tahun anggaran 2014 ini kita harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, yang frasanya, “13. Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti DAK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan hibah dan bantuan luar negeri sepanjang mempersyaratkan dana pendamping dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 14. Dalam rangka mendukung efektivitas implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan, pemerintah daerah harus menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan.

Demikian pula untuk penyusunan APBD tahun anggaran 2015, kita telah diberi pedoman melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dengan frasa, “8. Dalam rangka mendukung efektivitas implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan, pemerintah daerah harus menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan”.

Khusus untuk penyediaan dana pendamping DAK di dalam APBD selain diatur di dalam pedoman penyusunan APBD juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 41 ayat (1) “Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK. (2) Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD”.

Dari beberapa regulasi yang saya sajikan di atas, maka penyediaan dana pendamping di dalam APBD secara limitatif hanya untuk dana pendamping DAK (Dana Alokasi Khusus), dan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan, serta penerimaan hibah dan bantuan luar negeri. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan program nasional lainnya selain untuk dana pendamping DAK (Dana Alokasi Khusus), dan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan, serta penerimaan hibah dan bantuan luar negeri, yang mempersyaratkan dana pendamping.

Berkenaan dengan program nasional lainnya yang memerlukan dana pendamping sepanjang terdapat frasa yang mempersyaratkan dana pendamping kepada Pemerintah Daerah terdapat di dalam regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaannya akan menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah, apalagi regulasi yang mempersyaratkan setingkat Peraturan Menteri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015), dan yang paling penting adalah perintah penganggaran dana pendamping tersebut diterima oleh pemerintah daerah sepanjang KUA/PPAS sebagai dasar awal penganggaran belum disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Selesai

HIBAH, HIBAH DAN HIBAH

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

hibah barang

Dari judul catatan saya ini “hibah, hibah dan hibah”, tentunya akan menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Memang judul awalnya hanya “hibah barang” namun oleh karena didalam pembahasannya membahas sesuatu yang berbeda dengan 3 (tiga) hibah yang berbeda maka saya menjadikan judul catatan saya ini menjadi 3 (tiga) kali hibah, “hibah, hibah dan hibah”. Hibah yang pertama berkenaan dengan hibah barang, yang kedua dan ketiga berkenaan dengan hibah barang dan uang. Jika kita mengkaji atas regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang daerah disana dapat ditemukan pengaturan yang berbeda atas hibah. Perbedaan itu berkisar pada jenis hibah dan pengaturan hibah serta antara jenis hibah barang dan hibah uang. Didalam pengaturan hibah barangpun diatur oleh 2 (dua) regulasi yang berbeda.

Kedua regulasi yang mengatur hibah tersebut yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Kedua peraturan ini mengatur pula hibah barang. Sedangkan regulasi lainnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. Peraturan ini mengatur pula tentang hibah berupa barang maupun berupa uang selain bantuan sosial. Selain itu khusus untuk hibah daerah diatur pula dalam PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Hibah yang pertama saya maksudkan adalah hibah barang sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan pengertian hibah sebagaimana yang diatur didalam pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, maka hibah diartikan sebagai pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Hibah barang disini merupakan tindak lanjut dari penghapusan barang milik daerah melalui bentuk-bentuk pemindahtanganan yang antara lain adalah hibah. Hal ini sesuai dengan pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, “bentuk-bentuk pemlndahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah, meliputi: a. penjualan; b. tukar-menukar; c. hibah; dan d. penyertaan modal pemerintah daerah.

Hibah yang kedua adalah juga merupakan hibah barang sebagaimana yang diatur adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. Didalam peraturan ini sebagaimana diatur didalam pasal 1 angka 14, hibah diartikan sebagai pemberian uang/barang  atau  jasa  dari   pemerintah  daerah  kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Dan ketiga adalah hibah uang yang pengertiannya sebagaimana diatur pula didalam pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

Dari ketiga hibah ini, maka yang sering menimbulkan tafsir yang berbeda adalah hibah barang yang diatur oleh 2 (dua) regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berbeda. Terdapat hibah barang yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan terdapat hibah barang yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. Dari jenis hibah dan pengaturan yang berbeda tentang hibah ini, maka untuk membedakannya terletak pada hal-hal sebagai berikut: a. Hibah barang yang diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, adalah barang milik daerah yang dalam penguasaan pengguna barang atau pengelola barang daerah dan tercatat sebagai barang milik daerah yang dipindahtangankan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau kepada pihak lain yang telah memenuhi persyaratan penghapusan dan persyaratan pemindahtanganan; b. Hibah barang yang diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, adalah barang yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Dalam arti bahwa barang yang dihibahkan adalah pengadaan barang yang dari awal penganggaran peruntukkannya untuk dihibahkan, dan penyerahannya pada tahun anggaran berkenaan. Barang yang dihibahkan disini tidak perlu dilakukan penghapusan sampai dengan pemindahtanganan cukup dengan pembuatan Berita Acara Penyerahan.

Selesai

Pemkab Gorontalo Mulai Hari ini Bayar Gaji Bulan Ke-13

Tinggalkan komentar

gaji 13 pemkab gorontalo

PNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak perlu menunggu lama dalam penantian pembayaran gaji bulan ke-13. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Gorontalo mulai hari ini, Senin 07/7  sudah mulai melakukan pencairan gaji 13 bagi PNS tersebut. Pencairan gaji 13 itu dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Gorontalo menerima Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/Pensiunan/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan. Peraturan Pemerintah telah ditetapkan pada tanggal 03 Juli 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada tanggal 04 Juli 2014 oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Samsudin.

Ini diakui oleh Bupati Gorontalo, David Bobihoe Akib saat ditemui diruang kerjanya, “setelah kami menerima Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014, kami menginstruksikan melalui DPPKAD untuk segera merealisasikan pembayaran Gaji bulan ke-13 secepatnya oleh karena anggarannya sudah tersedia di dalam APBD induk 2014,” tegas Bupati David.

“Pemkab Gorontalo telah menganggarkan dana sekitar Rp. 24.348.079.264 untuk pembayaran gaji ke-13 bagi 6.345 PNS daerah se-Kabupaten Gorontalo yang anggarannya telah tersedia dalam pos anggaran belanja tidak langsung pada APBD induk tahun 2014,” jelas Yusran.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pada dasarnya DPPKAD telah siap membayarkan gaji 13 tersebut dan tak ingin berlama-lama. Namun hanya karena menunggu Peraturan Pemerintah ataupun Juknis, baru sekarang terbayarkan. Karena PP telah dikeluarkan maka tidak ada alasan untuk tidak melakukan pembayaran. “Dalam proses pembayaran  gaji 13 tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan  apapun”, tegas Yusran.

Older Entries

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 87 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: