Buku Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

3 Komentar

Cover buku TP TGR

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD (1)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

perjalanan dinas

Sejak berlakunya/ diundangkannya Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 21 Mei 2014, pimpinan pemerintahan daerah, para pejabat, staf atau para pegawai negeri sipil daerah sampai dengan honorer benar-benar dibuat “panik”, termasuk para pimpinan dan anggota DPRD. “Kepanikan” ini lebih disebabkan oleh salah satu ketentuan atau frasa yang dimuat di dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015. Ketentuan atau frasa ini sebagaimana diatur pada Lampiran angka III. Kebijakan Penyusunan APBD; 2. Belanja Daerah; b. Belanja Langsung; 3). Belanja Barang dan Jasa; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, “Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi; 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum; 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari ketentuan atau frasa ini, maka perjalanan dinas untuk pemerintah daerah (pejabat/PNSD/pimpinan dan anggota DPRD) baik atas pertanggungjawaban dan standar satuan harga/satuan biaya perjalanan dinas benar-benar berpedoman pada besaran dan biaya yang berlaku dalam APBN. Artinya bahwa standar satuan harga/satuan biaya dimaksud adalah perpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, dan pertanggungjawabannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Regulasi inilah yang membuat “panik” para pejabat/PNSD/pimpinan dan anggota DPRD, mengapa tidak jika sebelumnya standar biaya/satuan biaya diserahkan kepada pemerintah daerah, maka untuk kali ini standar satuan harga/satuan biaya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015. Dan juga, jika kita “hitung-hitungan” maka selisih penderitaan/selisih pendapatan dari perjalanan dinas berkurang/menurun secara “drastis”.

Bagaimana dengan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD? Pertanyaan inilah yang coba kita kaji bersama. Untuk menjawabnya, saya sajikan beberapa regulasi yang berkenaan dengan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD. Memang, jika kita menelusuri kedua PMK ini, kita tidak akan pernah menemukan ketentuan atau frasa yang merujuk pada ketentuan khusus atas perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD. Untuk itu kita akan menelusuri dalam regulasi yang mengatur kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahuh 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahuh 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004. Perubahan atas Peraturan Pemerintah ini berarti, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahuh 2004 ini telah mengalami perubahan mulai perubahan pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahuh 2005, perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahuh 2006, dan perubahan ketiga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahuh 2007.

(bersambung)

PRO BADUT

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

badut 450

Jika anda mendengar radio komunitas keuangan “chek” (channel keuangan) 107,7 fm sering terdengar iklan “Pro Badut”, atau jika anda mengunjungi situs (website) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo (http://dppkad.gorontalo kab.go.id), maka pada halaman awalnya (home page) pada posisi kiri bawah terdapat banner produk layanan DPPKAD “Pro Badut”, atau jika anda melihat tampilan pada kios informasi DPPKAD, maka yang sering ditampilkan adalah produk layanan DPPKAD “Pro Badut”. Juga, jika anda memperhatikan laptop pegawai DPPKAD atau komputer pada DPPKAD, maka terlihat tampilan pada wall-nya produk layanan DPPKAD “Pro Badut”.

“Pro Badut”, itulah layanan yang menjadi slogan dan bermakna komitmen seluruh pegawai DPPKAD serta seluruh penegak integritas pengelola keuangan di Kabupaten Gorontalo (bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pengurus barang, pejabat penatausahaan keuangan/PPK dan pejabat pelaksana teknis kegiatan/PPTK serta para kuasa pengguna anggaran/pengguna anggaran) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gorontalo.

Produk layanan “Pro Badut” telah diluncurkan di awal tahun 2009, artinya produk layanan “Pro Badut” ini sudah memasuki tahun ke tujuh dalam pelaksanaannya. Dalam produk layanan ini tercantum “Selamat datang tamu istimewa kami, selamat menggunakan layanan Pro-Badut Dinas PPKAD “PRO BADUT” (PROsedur tepat, BerkAs lengkap, DUa jam cair, Tanpa biaya & pungutan)”. Produk layanan ini menggunakan maskot “badut” sesuai dengan akronim dari “BerkAs lengkap, DUa jam cair”. Produk layanan ini adalah layanan untuk seluruh pelayanan yang ada di lingkungan DPPKAD baik untuk penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana); pencairan dana atau SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk perjalanan dinas/pengadaan barang dan jasa/gaji maupun selisih gaji dan lain-lain; pembayaran pajak daerah seperti pajak reklame, BPHTB, pajak hiburan, pajak hotel dan lain-lain; pencairan ADD (alokasi dana desa);  pencairan dana hibah dan bantuan sosial, dan lain-lain pengurusan segala jenis surat-surat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah seperti SKPP Gaji (Surat Ketetapan Pemberhentian Pembayaran).

Demikian pula, atas seluruh penerimaan/pendapatan termasuk pajak daerah dilakukan pencatatan secara transparan dalam rekening koran atau rc bank. Contoh jika seorang wajib pajak reklame atau BPHTB menyetor/membayar pajaknya maka selain yang bersangkutan menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)/STS (Surat Tanda Setoran)/SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) maka untuk memberi keyakinan kepada wajib pajak daerah dan untuk mempermudah proses pencarian sumber penerimaan, nama wajib pajak dan besaran pajak yang disetor/dibayar tercetak langsung pada rekening koran atau rc bank kas daerah. Selain itu, seluruh penerimaan pajak daerah (hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan (sebelumnya galian c), bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan), dan pencairan dana (SP2D) dipublikasi setiap saat secara terbuka melalui kios informasi dan Radio Chek (Channel Keuangan) 107,7 FM.

 “Pro Badut” adalah akronim dari PROsedur tepat. Yang berarti dokumen tagihan, SPM (Surat Perintah Membayar) beserta dokumen pendukung lainnya dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/SKPD disampaikan langsung ke petugas di DPPKAD yang berkenaan. Jangan sekali-kali menyerahkan kepada bukan petugas. Dokumen penagihan yang diajukan oleh SKPD diregistrasi oleh petugas verifikasi pada bidang anggaran sesuai waktu penerimaan berkas; BerkAs lengkap. Yang berarti dokumen yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/SKPD telah memenuhi persyaratan atau berkasnya sudah lengkap (vide pasal 196 sampai dengan pasal 219 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; DUa jam cair. Yang berarti waktu penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) hanya dua jam sejak berkas dinyatakan lengkap; Tanpa biaya & tanpa pungutan termasuk tanpa potongan. Yang berarti mulai dari proses pengajuan SPM sampai dengan penerbitan SP2D tidak dipungut biaya atau dilarang pegawai DPPKAD (dari staf, kepala-kepala seksi, kepala-kepala bidang sampai kepala DPPKAD) menerima imbalan atau sesuatu apapun namanya dan/atau dilarang pihak terkait lainnya (“kontraktor”, PNS, bendahara, pensiunan, wajib pajak/retribusi dan masyarakat lainnya) memberi imbalan atau sesuatu apapun berkaitan pelayanan pencairan dana termasuk seluruh pelayanan dan pengurusan surat-surat di lingkungan DPPKAD.

Produk layanan ini (Pro Badut) menjadi pedoman, panduan, pegangan dan kebanggaan pegawai/pejabat DPPKAD dalam pelaksanaan tugasnya, karena seluruh pegawai/pejabat DPPKAD dalam melaksanakan tugasnya dilandasi dengan “integritas dan profesionalisme”. Layanan Pro Badut ini, diluncurkan guna mewujudkan pemerintahan yang “benar-benar” bersih dan berwibawa yang kita cita-citakan, dan yang diinginkan/diharapkan oleh masyarakat. Amin.

(Selesai)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

kuasa PA

Dari sekian banyak kewenangan kepala daerah (gubernur/bupati/walikota), maka salah satu kewenangan kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yakni menetapkan kuasa pengguna anggaran. Hal ini diatur di dalam pasal 5 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo pasal 5 ayat (2) huruf c PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo pasal 5 ayat (2) huruf c Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Pengertian Kuasa Pengguna Anggaran atau disingkat KPA diatur di dalam pasal 1 angka 18 PP Nomor 58 Tahun 2005, “Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD”. Dengan pengertian yang sama, KPA diatur pula di dalam pasal 1 angka 20 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD”.

Satu hal yang perlu diketahui adalah regulasi pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu pasal 10A Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, telah mengatur dan menetapkan bahwa, “Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Dipahami bahwa di dalam pengelolaan keuangan daerah maka dalam pelaksanaan penggadaan barang/jasa pejabat pengguna anggaran secara ex-officio bertindak pula sebagai pejabat pembuat komitmen atau disingkat P2K (vide Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012).

KPA sebagai pelaksana sebagian kewenangan PA (pengguna anggaran) bertindak sebagai penerima pelimpahan kewenangan dari PA lebih pada pelaksanaan tugas-tugas penggadaan barang/jasa. Pelimpahan sebagian kewenangan tugas-tugas PA dalam pengadaan barang/jasa dilimpahkan kepada kepala unit kerja pada SKPD. Pelimpahan sebagian kewenangan haruslah berdasarkan pertimbangan: a. Tingkatan daerah; b. Besaran SKPD; c. Besaran jumlah uang yang dikelola; d. Beban kerja; e. Lokasi; f. Kompetensi; g. Rentang kendali; h. Pertimbangan obyektif lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 11 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang”, dan ayat (2), “Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya”.

Sehingga dengan demikian, jika PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA dalam hal pengadaan pengadaan barang/jasa, maka secara otomatis KPA bertindak pula sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (P2K). Hal ini sesuai dengan pasal 11 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen”.

Kepala Daerah (gubernur/bupati/walikota) di dalam menetapkan pelimpahan sebagian kewenangan PA kepada KPA dan menetapkan KPA tentunya berdasarkan usulan PA. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2004, “Gubernur/bupati/walikota menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran berdasarkan usulan Pengguna Anggaran yang bersangkutan”, dan pasal 11 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD”. Selain itu, KPA di dalam pelaksanaan tugas-tugas pelimpahan sebagian kewenangan dari PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA. Hal ini sesuai dengan dengan pasal 11 ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang”.

Apa saja sebagian kewenangan PA yang dilimpahkan kepada KPA berkenaan dengan penggadaan barang/jasa. Untuk hal ini diatur di dalam pasal 11 ayat (3a) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran”.

(Selesai)

PENGGUNA ANGGARAN

1 Komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

keuangan daerah

Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (vide pasal 6 ayat (2) huruf e UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. pasal 5 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah oleh Kepala Daerah ini dapat dilimpahkan oleh Kepala Daerah dan dilaksanakan oleh; (a) kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) selaku PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah); (b) kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah; dan (c) oleh sekretaris daerah yang bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pelimpahan kekuasaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dari kepala daerah kepada kepala SKPKD selaku PPKD dan kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran diatur di dalam pasal 10 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003, “Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c: a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD; b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah”. Selanjutnya di dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 diatur di dalam pasal 5 ayat (3), “Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD; b. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah”. Dan pasal 5 ayat (4), “Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah”. Di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 diatur pada pasal 5 ayat (3), “Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang”.

Guna pelaksanaan tugas dan wewenang pelaksana kuasa pengelolaan keuangan daerah dari kepala daerah, sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; kepala SKPKD selaku PPKD; dan kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, pelimpahannya harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pelimpahan ini tentunya didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 5 ayat (5) PP Nomor 58 Tahun 2005 jo pasal 5 ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Dari frasa di atas maka salah satu pelaksana kuasa pengelolaan keuangan daerah adalah PA selaku kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, “Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya”.

PA merupakan akronim dari Pengguna Anggaran. Pengertian dari PA dapat ditelusuri pada pasal 1 angka 12 UU Nomor 1 Tahun 2004, “Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah”. Dengan pengertian yang sama pengertian PA diatur pula di dalam pasal 1 angka 17 PP Nomor 58 Tahun 2005 dan pasal 1 angka 17 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya”.

PA sebagai penerima pelimpahan pelaksana kuasa pengelolaan keuangan daerah dari kepala daerah mempunyai wewenang dan tugas yang sudah diatur dan ditetapkan di dalam pasal 10 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003; pasal 6 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004; pasal 10 PP Nomor 58 Tahun 2005; pasal 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sebagai berikut: menyusun RKA-SKPD; menyusun DPA-SKPD; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. PA di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah (vide pasal 10 huruf n Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

(Selesai)

PEMBUKTIAN ATAS TUNTUTAN GANTI RUGI

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

ganti rugi

Banyak sudah pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi dari berbagai daerah berkunjung dan melaksanakan studi banding sekaligus menyaksikan proses sidang tuntutan ganti rugi oleh MP-TGR (Majelis Pertimbangan-Tuntutan Ganti Rugi) atas tata kelola keuangan daerah dalam hal ini pelaksanaan penyelesaian kerugian negara/daerah melalui tuntutan ganti rugi atau TGR pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Dari hasil diskusi dan pembicaraan dengan daerah-daerah yang melaksanakan studi banding, terdapat beberapa hal yang sering luput dari pertanyaan atau tanggapan dari peserta studi banding. Padahal hal ini adalah sesuatu yang saya anggap urgen untuk diketahui di dalam pelaksanaan sidang MP-TGR nanti di daerah masing-masing. Pertama, berkenaan dengan regulasi yang digunakan di dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi; Kedua, berkenaan dengan apa yang harus dibuktikan di dalam proses persidangan TGR. Kedua hal ini adalah sesuatu yang substantif untuk diketahui. Sehingga oleh karena itu maka di dalam catatan saya kali ini akan membahas kedua hal tersebut.

Untuk melaksanakan penyelesaian ganti rugi atas kerugian keuangan negara/daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) diwajibkan untuk membentuk Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, dan untuk menetapkan pegawai negeri bukan bendahara telah melanggar hukum atau lalai maupun dibebaskan dari TGR, peraturan perundang-undangan telah menegaskan bahwa atas hal ini harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang pengenaan ganti rugi atau pembebasan ganti rugi. Di Pemerintah Kabupaten Gorontalo, tata cara untuk menyelesaikan kerugian negara/daerah telah dibentuk melalui Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 Tahun 2009 ini merupakan hukum materil dari pelaksanaan penyelesaian kerugian Negara/daerah. Sedangkan untuk pelaksanaan sidang MP-TGR di Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah dibentuk Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 29 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR). Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 29 Tahun 2013 ini merupakan hukum formal dari pelaksanan sidang penyelesaian kerugian negara/daerah.

Selanjutnya, jika kita mencermati proses persidangan pada peradilan tipikor (tindak pidana korupsi) proses pembuktiannya adalah pada pemeriksaan saksi-saksi maupun bukti-bukti, dan pembuktian atas unsur-unsur yang disangkakan/didakwakan. Misalnya unsur-unsur pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002.

Pasal 2 ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Dan pasal 3, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Sehingga unsur-unsur tindak pidana korupsi pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut: (1) setiap orang; (2) secara melawan hukum; (3) memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; (4) dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi pasal 3 adalah sebagai berikut: (1) setiap orang; (2) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (3) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (4) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur-unsur inilah yang dibuktikan di dalam persidangan tipikor melalui pemeriksaan saksi-saksi maupun pemeriksaan bukti-bukti.

Lain halnya di dalam persidangan TGR, selain proses pembuktian atas kerugian negara/daerah melalui pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti dilakukan di dalam persidangan MP-TGR, maka tidak terdapat secara khusus untuk membuktikan unsur-unsur dari kerugian negara/daerah. Pembuktian atas kerugian negara/daerah lebih pada pembuktian atas 2 (dua) hal yaitu: a. Jika pegawai negeri bukan bendahara dikenakan ganti rugi maka yang akan dibuktikan adalah apakah terdapat unsur melanggar hukum atau unsur kelalaian; b. Jika pegawai negeri bukan bendahara tidak terbukti melanggar hukum atau lalai, maka pegawai negeri bukan bendahara dibebaskan dari tuntutan ganti rugi (TGR). Unsur melanggar hukum atau karena kelalaiannya dibentuk di dalam surat tuntutan maupun putusan oleh MP-TGR, misalnya: a. menyatakan bahwa perbuatan tertuntut yakni terdapat pembayaran atas biaya perjalanan dinas yang dilakukan tidak sesuai dengan tanggal yang tertera dalam Surat Perintah Tugas (SPT) adalah melanggar hukum atau karena kelalaiannya;  b. menetapkan agar supaya tertuntut dikenakan ganti kerugian sebesar (Rupiah).

(Selesai)

BENDAHARA PENGELUARAN (5)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

uang rupiah kita 2

Catatan saya kali ini merupakan catatan akhir dari tulisan mengenai “Bendahara Pengeluaran”, yang terakhir membahas penatausahaan atau pembukuan belanja oleh bendahara pengeluaran.

(d) Pertanggungjawaban dan penyampaiannya. Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas: 1) Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan (UP). Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan UP setiap akan mengajukan GU. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut, dokumen yang disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban UP dan dilampiri dengan bukti-bukti belanja yang sah.

Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban UP adalah sebagai berikut: a) mengumpulkan bukti-bukti yang sah atas belanja yang menggunakan UP termasuk bukti-bukti yang dikumpulkan oleh bendahara pengeluaran pembantu, jika ada sebagian UP yang sebelumnya dilimpahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu; b) berdasarkan bukti-bukti yang sah tersebut bendahara pengeluaran merekapitulasi belanja ke dalam Laporan Pertanggungjawaban UP sesuai dengan program dan kegiatannya masing-masing; c) Laporan Pertanggungjawaban UP tersebut dijadikan lampiran pengajuan SPP-GU.

2) Pertanggungjawaban Penggunaan Tambahan Uang (TU). Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan TU apabila TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban TUP. Dokumen ini dilampirkan dengan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap.

Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban TU adalah sebagai berikut: a) Bendahara pengeluaran mengumpulkan bukti-bukti belanja yang sah atas penggunaan tambahan uang persediaan; b) apabila terdapat TU yang tidak digunakan, bendahara pengeluaran melakukan setoran ke Kas Umum Daerah. Surat Tanda Setoran atas penyetoran itu dilampirkan sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban TU; c) berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap tersebut dan bukti penyetoran sisa TUP (apabila tambahan uang persediaan melebihi belanja yang dilakukan) bendahara pengeluaran merekapitulasi belanja ke dalam Laporan Pertanggungjawaban TUP sesuai dengan program dan kegiatannya yang dicantumkan pada awal pengajuan TU; d) Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diberikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD; e) PPK SKPD kemudian melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran; f) Pengguna Anggaran kemudian menandatangani laporan pertanggungjawaban TU sebagai bentuk pengesahan.

3) Pertanggungjawaban Administratif. Pertanggungjawaban administratif dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban administratif tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara kumulatif maupun per kegiatan. SPJ ini merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pertanggungjawaban administratif berupa SPJ dilampiri dengan: a) Buku Kas Umum; b) Laporan Penutupan Kas; dan c) SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut harus dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.

Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan SPJ bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut: a) Bendahara pengeluaran menyiapkan laporan penutupan kas; b) Bendahara pengeluaran melakukan rekapitulasi jumlah-jumlah belanja dan item terkait lainnya berdasarkan BKU dan buku pembantu BKU lainnya serta khususnya Buku Pembantu Rincian Obyek untuk mendapatkan nilai belanja per rincian obyek; c) Bendahara pengeluaran menggabungkan hasil rekapitulasi tersebut dengan hasil yang ada di SPJ Bendahara pengeluaran pembantu; d) Berdasarkan rekapitulasi dan penggabungan itu, bendahara pengeluaran membuat SPJ atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya; e) Dokumen SPJ beserta BKU, laporan penutupan kas dan SPJ bendahara pengeluaran pembantu kemudian diberikan ke PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi; d) Setelah mendapatkan verifikasi, Pengguna Anggaran menandatangani sebagai bentuk pengesahan.

4) Pertanggungjawaban Fungsional. Pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. SPJ tersebut dilampiri dengan: Laporan Penutupan Kas dan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dilampiri bukti setoran sisa UP.

(Selesai)

BENDAHARA PENGELUARAN (4)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ilustrasi-Uang-Rupiah

Catatan saya kali ini merupakan lanjutan dari tulisan “Bendahara Pengeluaran”, yang terakhir membahas penatausahaan atau pembukuan belanja oleh bendahara pengeluaran.

Di dalam proses pembukuan belanja dapat dilakukan melalui pembukuan belanja dengan menggunakan Uang Persediaan dan LS. Dalam proses belanja menggunakan uang persediaan, terdapat kemungkinan 2 (dua) cara bagi bendahara pengeluaran dalam melakukan pembayaran. Pertama, bendahara pengeluaran melakukan pembayaran tanpa melalui panjar. Kedua, bendahara pengeluaran melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada PPTK.  1) Pembukuan pembayaran belanja tanpa melalui uang panjar. Proses pembukuan dimulai ketika bendahara pengeluaran membayarkan sejumlah uang atas belanja yang telah dilakukan. Pembayaran dapat saja menggunakan uang yang ada di kas tunai maupun uang yang ada di rekening bank bendahara pengeluaran; 2) Pembukuan belanja melalui uang panjar. Pembukuan atas uang panjar merupakan proses pencatatan pemberian uang panjar ke PPTK termasuk di dalamnya pencatatan atas pertanggungjawaban yang diberikan oleh PPTK untuk uang panjar yang diterimanya. Proses pembukuan dimulai ketika Bendahara Pengeluaran memberikan uang panjar kepada PPTK untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Nota Pencairan Dana (NPD), memo persetujuan PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan.

Dalam proses pembukuan belanja melalui SP2D LS untuk pengadaan barang/jasa dan melalui SP2D LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan. 1) Pembukuan SP2D LS untuk pengadaan Barang dan Jasa. Pembukuan atas proses belanja LS untuk pengadaan barang dan jasa dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D LS barang dan Jasa dari BUD atau Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja bruto (sebelum dikurangi potongan) sebagai “belanja pengadaan barang dan jasa” di: a) BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran pada tanggal yang sama; b) Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja yang terkait pada kolom belanja LS. Terhadap informasi potongan pajak terkait belanja pengadaan barang dan jasa, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong sebagai “pemotongan PPh/PPN” di: a) BKU pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada tanggal yang sama; b) Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada tanggal yang sama. 2) Pembukuan SP2D LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan. Pembukuan atas SP2D LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D LS Gaji dari BUD atau Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja bruto (sebelum dikurangi potongan) sebagai “belanja gaji dan tunjangan” di: a) BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran; b) Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja pada kolom belanja LS, untuk setiap kode rekening belanja gaji dan tunjangan yang terdapat di SP2D.

(c) Pembukuaan penerimaan. Pembukuan penerimaan oleh bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembukuan penerimaan SP2D UP/GU/TU. Pembukuan penerimaan SP2D UP/GU/TU merupakan proses pencatatan transaksi penerimaan SP2D UP/GU ke dalam BKU dan Buku pembantu yang terkait. Proses pembukuan dilakukan ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D UP/GU/TU dari BUD/Kuasa BUD. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang tercantum di SP2D sebagai “penerimaan SP2D” di : 1) BKU pada kolom penerimaan; 2) Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom penerimaan. Bendahara pengeluaran dapat mencairkan UP/GU/TU yang terdapat di bank ke kas tunai. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang dicairkan sebagai “pergeseran uang” di: 1) BKU pada kolom pengeluaran; 2) Buku Pembantu simpanan/Bank pada kolom pengeluaran; 3) BKU pada kolom penerimaan; 4) Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom penerimaan.

Apabila atas persetujuan Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran melakukan pelimpahan uang persediaan ke bendahara pengeluaran pembantu maka pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang dilimpahkan sebagai “pelimpahan UP” di : 1) BKU pada kolom pengeluaran; 2) Buku Pembantu simpanan/bank pada kolom pengeluaran. Untuk keperluan pengendalian, bendahara pengeluaran dapat membuat buku pembantu yang dioperasikan secara khusus untuk memantau jumlah uang persediaan pada bendahara pembantu.

(Bersambung)

Older Entries

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 110 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: