Buku Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

2 Komentar

Cover buku TP TGR

PPK

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok 

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

PPK

PPK adalah akronim dari Pejabat Penatausahaan Keuangan. PPK merupakan salah satu kuasa pengelolaan keuangan daerah. Pengertian dari PPK dapat ditelusuri pada pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD”. PPK sebagai salah satu kuasa pengelolaan keuangan daerah hanya diatur di dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Sedangkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak mengatur PPK.

PPK ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD. Penetapan PPK oleh kepala SKPD dalam rangka, kepala SKPD melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD. Fungsi utama PPK SKPD adalah melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005, dan pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Selain melaksanakan fungsi utama sebagai penatausahaan keuangan daerah, PPK mempunyai tugas sebagaimana yang diatur di dalam pasal 14 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 dan pasal 13 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, sebagai berikut: (a) meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK; (b) meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK; (c) meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; (d) melakukan verifikasi SPP; (e) menyiapkan SPM; (f) melakukan verifikasi harian atas penerimaan; (g) menyiapkan laporan keuangan SKPD.

PPK SKPD di dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dilarang merangkap jabatan maupun melaksanakan tugas lainnya. Jabatan dan tugas lainnya yang dilarang yaitu merangkap sebagai bendahara, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan pejabat yang melakukan tugas pemungutan penerimaan negara/daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat (3) PP Nomor 58 Tahun 2005 dan pasal 13 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK”.

Selain itu beberapa ketentuan yang mengatur tugas dan fungsi PPK SKPD sebagaimana yang diatur di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, antara lain: (a) pasal 204 (1),  “Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD”; (b) Pasal 208, “Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD”; (c) pasal 209 (4), “Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan penerbitan SPP mencakup register SPP-UP/GU/TU/LS”; (d) Pasal 210, “(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD; (3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi”; (e) Pasal 214, “(1) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam menatausahakan pengeluaran perintah membayar mencakup: a. register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS; dan b. register surat penolakan penerbitan SPM; (2) Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD; (f). Pasal 221, “Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban: a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek; c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya”.

 Selesai

PPTK (3)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

pptk 3

Dari kedudukan, tugas dan wewenang PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta turunannya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan P2K (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, sebagaimana yang disajikan sebelumnya, jelas kedudukan, tugas dan wewenang kedua pejabat ini berbeda. PPTK lebih pada penyiapan dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran, sedangkan tugas dan wewenang P2K lebih pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Selanjutnya, di dalam memahami dan mempedomani suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan kadang kala kita berbeda pandangan dan pemahaman. Perbedaan ini kadang kala dipicu oleh “egoisme sektoral”, dan kadang kala juga perbedaan itu dipicu oleh karena kita tidak memahami histori dari pembentukan suatu regulasi, dan kadang kala juga kita tidak membaca secara komprehensif atas semua regulasi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang sementara kita perdebatkan.

Frasa di atas, disajikan berkenaan dengan sejumlah pihak tertentu tidak mengakui keberadaan suatu regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau lembaga negara. Misalnya, mereka tidak mengakui keberadaan PP Nomor 58 Tahun 2005 beserta turunannya yakni Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Tidak diakuinya kedua regulasi ini jika mereka perhadapkan dengan keberadaan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Tidak diakuinya kedua regulasi ini (PP Nomor 58 Tahun 2005 beserta turunannya yakni Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011), berkaitan dengan kedudukan dan keberadaan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) diperhadapkan dengan P2K (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagaimana yang diatur di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Pepres Nomor 70 Tahun 2012. Pemahaman pihak yang tidak mengakui PPTK ini, dengan alasan bahwa PPTK tidak diatur sama sekali di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004. Benar bahwa dari beberapa kuasa pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diatur di dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 beserta turunannya yakni Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, maka PPTK dan yang satunya lagi adalah PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) tidak diatur di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004.

Ya benar, jika kita kaji lebih komprehensif lagi PP Nomor 58 Tahun 2005 beserta turunannya yakni Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dibentuk bukan berdasarkan pada UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, namun dibentuk atas kuasa UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembentukan PP Nomor 58 Tahun 2005 dibentuk berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 sesuai ketentuan Pasal 182 “Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam Perda yarg berpedoman pada peraturan perundang-undangan”, dan Pasal 194, “Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan. dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah”. Demikian pula pembentukan PP Nomor 58 Tahun 2005 dibentuk berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (4) “Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”, dan Pasal 86, “Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Hal ini sesuai dengan landasan menimbang dari pembentukan PP Nomor 58 Tahun 2005, “bahwa untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 69 dan Pasal 86 UU Nomor 33 Tahun 2004, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”. Selanjutnya atas keberadaan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dibentuk atas kuasa pasal 155 PP Nomor 58 Tahun 2005, “Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri”.

Dengan demikian, keberadaan PPTK dan PPK memang tidak diatur di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, namun keberadaannya diatur di dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 atas kuasa UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004. Hal lain yang sering menjadi materi perdebatan adalah berkenaan dengan keberadaan PPTK dan PPK yang tidak dikenal pada Kementerian dan Lembaga. Ya Ialah……, PPTK dan PPK tidak dikenal pada Kementerian dan Lembaga oleh karena PPTK dan PPK hanya diatur dalam lingkup regulasi pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, jadi PPTK dan PPK hanya berlaku dan dilaksanakan pada lingkup pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Selesai

PPTK (2)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

ilustrasi_tandatangan_kontrak

Catatan saya mengenai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) sebenarnya telah saya akhiri pada edisi sebelumnya “PPTK”, namun oleh karena ada pertanyaan dari rekan-rekan berkenaan dengan keberadaan dan tugas PPTK sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 diperhadapkan dengan keberadaan, tugas dan wewenang PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, catatan tentang PPTK saya lanjutkan.

PPK atau P2K sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 diberi pengertian “pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa”. Selanjutnya tugas dan kewenangan P2K diatur di dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), “a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3) rancangan Kontrak. b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian: d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak; f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa”.

Selain tugas dan kewenangan di atas “P2K jika diperlukan dapat: a. mengusulkan kepada PA/KPA: 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau; 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan; b. menetapkan tim pendukung; c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa”.

Di dalam melaksanakan tugas dan kewenangan P2K, terlebih dahulu P2K ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. Tentunya P2K harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas; b. memiliki disiplin tinggi; memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; e. menandatangani Pakta Integritas; f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa (vide pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 diberi pengertian “pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa).

Dari kedudukan, tugas dan kewenangan P2K, dan kedudukan serta tugas PPTK yang disajikan di atas, diperhadapkan dengan regulasi yang mengaturnya, maka Menteri Dalam Negeri RI, Gamawan Fauzi dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Agus Rahardjo telah menerbitkan Surat Edaran Bersama tanggal 16 Maret 2011 Nomor:027/824/SJ dan Nomor:1/KA/LKPP/03/2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Surat yang ditujukan kepada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi, serta Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota berisi: Agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik, maka dipandang perlu penegasan terkait dengan kedudukan, tugas pokok, dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam hal PA belum menunjuk dan menetapkan PPK, maka: a. PA menunjuk KPA; b. KPA bertindak sebagai PPK; c. KPA sebagai PPK dapat dibantu oleh PPTK; 2. Dalam hal kegiatan pada SKPD tidak memerlukan KPA seperti Kecamatan dan Kelurahan, maka PA bertindak sebagai PPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; 3. Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah dilaksanakan, sebelum terbitnya surat edaran ini, PA/KPA yang telah menunjuk dan menetapkan PPK sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya dalam pengadaan barang/jasa, maka: a. PPK tetap melaksanakan tugas dan wewenang PA/KPA untuk menandatangani kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; b. PPK dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu PPTK sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 3. Surat edaran bersama ini berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan lebih lanjut tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

(bersambung)

PPTK (1)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Giving-money

Salah satu kuasa pengelolaan keuangan daerah adalah PPTK. PPTK merupakan akronim dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Pengertian dari PPTK dapat ditelusuri pada pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya”.

Demikian pula, di dalam pasal 12 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa “Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK”.

Dari kedua ketentuan ini, PPTK merupakan penggerak untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan pada SKPD. Selain itu PPTK, mempunyai 3 (tiga) tugas pokok yakni: mengendalikan pelaksanaan kegiatan; melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; menyiapkan dokumen anggaran baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Ketiga tugas pokok ini sebagaimana yang diatur di dalam pasal 12 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 12 ayat (5) dan ayat (6) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Siapakah yang menunjuk PPTK? Bertanggung jawab kepada siapakah PPTK? PPTK ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Jadi PPTK bertanggung jawab kepada pejabat yang menunjuknya. Jika PPTK ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang tentunya PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, dan jika PPTK ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/pengguna barang tentunya PPTK bertanggung jawab kepada kuasa pengguna anggaran/pengguna barang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pasal 13 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Berapa jumlah PPTK di setiap SKPD? Pertanyaan berapa jumlah PPTK setiap SKPD dapat disesuaikan dengan pengertian PPTK yang sudah dijelaskan di atas yakni PPTK melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Dan dapat disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 12 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Penunjukan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya”. Dari ketentuan ini, jumlah PPTK setiap SKPD dapat berjumlah 1 (satu) orang pejabat untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Dan jumlah PPTK setiap SKPD dapat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang pejabat dengan mempertimbangkan kompetensi jabatan, jumlah anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Selanjutnya, salah satu tugas pokok PPTK adalah “menyiapkan dokumen anggaran baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan”. Penjabaran tugas PPTK ini lebih lanjut diatur di dalam pasal 205 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. “(1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran; (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-LS; b. ringkasan SPP-LS; c. rincian SPP-LS; dan d. lampiran SPP-LS (vide ayat (3); (4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya; (5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi; (6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

Oleh karena PPTK merupakan penggerak kegiatan dan program di setiap SKPD, maka di dalam penunjukan dan pelaksanaannya dibutuhkan pertimbangan atas penunjukannya yaitu kompetensi jabatan dan pertimbangan objektif lainnya.

 (Bersambung)

DEFISIT ANGGARAN DAN DEFISIT KAS

1 Komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

defisit anggaran

Salah satu hal atau “kebijakan” yang diatur di dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu pengaturan mengenai defisit. Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengatur tentang defisit anggaran yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selain itu, terdapat regulasi yang mengatur mengenai defisit yaitu pedoman penyusunan APBD setiap tahun anggaran seperti untuk tahun anggaran 2015 diatur di dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, angka III. Kebijakan Penyusunan APBD; 2. Belanja Daerah; b. Belanja Langsung; 5) Surplus/Defisit APBD.

Pengertian tentang defisit anggaran diatur di dalam pasal 1 angka 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah”. Lebih lanjut batasan atas defisit diatur pula di dalam pasal 55 dan pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pasal 55, “Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD”, sedangkan pasal 57 ayat (1), “Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah”.

Hal atau kebijakan “mendefisitkan anggaran” yang diputuskan dan ditetapkan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD adalah sesuatu yang normatif dan “halal”, namun kebijakan yang ditempuh atas penetapan defisit anggaran telah diatur secara limitatif besarannya. Pembatasan atas maksimal defisit APBD sebagaimana diatur di dalam pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan”. Pengaturan batas maksimal defisit oleh Menteri Keuangan, maka sebagai contoh untuk tahun anggaran 2014 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2013, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan M. Chatib Basri tanggal 30 Agustus 2013. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2013 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman daerah Tahun Anggaran 2014, “Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2014 masing-masing daerah ditetapkan berdasarkan kategori fiscal yaitu: a. Sebesar 6,5% dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 untuk kategori sangat tinggi; b. 5,5% untuk kategori tinggi; c. 4,5% untuk kategori sedang; dan d. 3,5% untuk kategori rendah.”

Tentunya, atas penetapan defist anggaran di dalam APBD, maka dapat ditetapkan pembiayaan untuk menurut defisit tersebut, hal ini sebagaimana yang diatur pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang”.

Terhadap kewajiban pemerintah daerah atas penetapan baik surplus/defisit APBD serta pelanggaran atas ketentuan ini diatur di dalam pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan; (2) Pelanggaran terhadap ketentuan ini, dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.”

Memang suatu anggaran yang ditetapkan defisit adalah sesuatu yang normatif dan “halal”, namun jika batas maksimal defisit melampaui batas sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2013, maka hal ini menjadi suatu pelanggaran atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2013. Demikian pula jika sumber-sumber pembiayaan yang diperkirakan untuk menutup defisit, yaitu “sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang”, tidak terealisasi oleh karena tidak disusun secara akurat atau disusun sekedar menutup angka-angka di dalam anggaran defisit hal ini akan berakibat pada arus kas bulanan akan terganggu, dan akibatnya banyak belanja atas program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan “terseok-seok” pembayarannya atau sampai pada tidak terbayarnya program dan kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian sebelumnya adalah “defisit anggaran menjadi defisit kas”.

 Selesai

DANA KAPITASI JKN DAN FIKSI HUKUM (3)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

hospital beds

Sebenarnya catatan saya mengenai dana kapitasi JKN dan fiksi hukum telah saya akhiri pada catatan pojok “Dana Kapitasi JKN dan Fiksi Hukum (2)“, namun oleh karena ada permintaan dari pengikut blog saya (yusranlapananda.word press.com) salah satunya adalah (dinkesniasbarat@ yahoo.co.id) atas nama Agus Hia, Pengelola JKN Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara, tanggal 4 Agustus 2014, dengan frasa “Yth Bapak Yusran, Saya tertarik dengan tulisan bapak di blog bapak mengenai Dana Kapitasi JKN dan fiksi hukum (1) dan (2), banyak membantu saya dalam penafsiran atas peraturan yang berkaitan dengan JKN. Sehubungan dengan telah terbitnya Permenkes 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN, saya tunggu artikel bapak. Terima Kasih banyak pak.

Ya memang. Di akhir bulan Juli 2014 bertepatan dengan libur panjang lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1435 H, saya banyak menerima kiriman melalui email saya regulasi yang berkenaan dengan pedoman pelaksanaan dana kapitasi JKN berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI, Nafsiah Mboi pada tanggal 3 Juni 2014, dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsudin pada tanggal 25 Juni 2014.

Setelah saya membuka, membaca dan mengkaji isi dari Permenkes Nomor 28 Tahun 2014, maka saya berkesimpulan bahwa dengan terbitnya Peraturan ini telah menghentikan “kegalauan” saya tentang penafsiran/interpretasi atas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN selang bulan Januari – April 2014 yang saat ini dananya diperintahkan harus berada di Rekening Kas Daerah. Selain “kegalauan”, dengan terbitnya Peraturan ini, Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dalam membentuk Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Walikota/Peraturan Bupati) terhindar dari kesalahan, jebakan dan “desakan” atas penafsiran /interpretasi hukum atas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN selang bulan Januari – April 2014 yang nantinya berbuntut pada persoalan hukum di kemudian hari.

Di akhir catatan saya “Dana Kapitasi JKN dan Fiksi Hukum (2)”, dengan frasa, “Untuk penyusunan dan pembentukan Peraturan Kepala Daerah/Perkada (Walikota/Bupati) muncul pertanyaan, apa yang menjadi dasar hukum Pemerintah Daerah dalam membentuk Perkada dan bentuk dana apa yang diatur di dalam Perkada? Oleh karena, jika kita membentuk Perkada haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika kita berpedoman pada Perpres Nomor 32 Tahun 2014, dan Permenkes Nomor 19 Tahun 2014, maka kedua regulasi ini tidak dapat digunakan untuk membentuk Perkada oleh karena secara fiksi hukum pemberlakuan atas kedua regulasi ini nanti berlaku untuk selang waktu 1 Mei 2014 dan seterusnya. Bisakah pemerintah daerah membentuk Perkada dan membayar dana kapitasi JKN untuk bulan Januari – April, wallahu a’lam bishawab. Solusi yang paling tepat adalah pemerintah harus mengubah Perpres Nomor 32 Tahun 2014, yang diikuti dengan mengubah pemberlakuan Permenkes Nomor 19 Tahun 2014, dengan memberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2014. Atau untuk mempercepat kepastian hukum atas fiksi hukum tersebut pemerintah daerah menempuh langkah meminta pendapat secara tertulis kepada pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan atau Kementerian Dalam Negeri), dengan catatan tetap menunggu jawaban dan perintah tertulis dari pemerintah pusat atas perlakuan dana kapitasi JKN yang saat ini dananya berada di Kas Daerah. Kita tunggu bersama keputusannya.” Ya. Diakhir frasa tulisan saya, “kita harus menunggu jawaban dan perintah tertulis dari pemerintah pusat atas perlakuan dana kapitasi JKN yang saat ini dananya berada di Kas Daerah. Kita tunggu bersama keputusannya”. Dan akhirnya keputusan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan menerbitkan Permenkes Nomor 28 Tahun 2014.

Substansi dari Permenkes Nomor 28 Tahun 2014, yaitu berkenaan dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN selang bulang Januari – April 2014 diatur pada Lampiran Permenkes Nomor 28 Tahun 2014, Bab V Pendanaan; D. Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana; 1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); a. FKTP yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): 1) Dana Kapitasi, “a) Pengelolaan dan pemanfataan dana kapitasi mulai bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2014 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah; b) Untuk memanfaatkan kembali Dana Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah oleh FKTP Milik Pemerintah Daerah, maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus; (1) mengusulkan adanya peraturan kepala daerah untuk pemanfaatan dana tersebut; (2) membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan”.

Dari ketentuan ini, jelas bahwa dana kapitasi JKN selang bulan Januari – April 2014 yang ada di rekening kas daerah sudah dapat dikelola dan dimanfaatkan, namun tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah yakni PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Tata cara pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN ini diawali dengan pembentukan Peraturan Kepala daerah (Walikota/Bupati) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Nasional Kesehatan yang disusun dan diusulkan oleh Dinas Kesehatan kepada Kepala Daerah (Bupati/Walikota) serta melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk dibahas bersama dengan SKPD terkait untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut (vide Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah). Selanjutnya atas Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Nasional Kesehatan, Dinas Kesehatan membuat dan mengusulkan RKA-SKPD ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk selanjutnya di RAPBD-kan. Tentunya RKA-SKPD Dinas Kesehatan dalam bentuk program dan kegiatan mengacu pada program dan kegatan yang sudah diatur di dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Nasional Kesehatan.

Akhirnya, untuk pengelolaan dan pemanfaatan khususnya dana kapitasi JKN selang bulan Januari – April 2014 (vide Bab V Pendanaan; A. Ketentuan Umum; 3. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan) sudah berada pada Dinas Kesehatan, dan bukan pada FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama). Sampai di sini mudah-mudahan tidak terjadi “ketersinggungan hukum”, namun yang perlu diwaspadai dan diawasi adalah pada tingkat pelaksanaannya. Berhati-hatilah mengelola dana kapitasi JKN, dan dana non kapitasi JKN, serta Bantuan Operasional Kesehatan. Setelah di bulan Juni – Juli mata dunia tertuju ke Brasil untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2014, maka sekarang “sepasang mata” tertuju kepada pengelolaan dana kapitasi JKN, dana non kapitasi JKN dan  Bantuan Operasional Kesehatan.

(Selesai)

APBD-KU UNTUKKU DAN APBD-MU UNTUKMU

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

ilustrasi apbdUntuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau R-APBD, pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota telah dipandu dan “dipagari” dengan berbagai regulasi maupun peraturan perundang-perundangan. Catatan saya kali ini “APBD-ku untukku dan APBD-mu untukmu” akan membahas mengenai kewenangan penggunaan atau pemanfaatan APBD masing-masing pemerintah daerah. APBD Provinsi untuk belanja sesuai RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota untuk belanja sesuai RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten/Kota. Pembahasan APBD-ku untukku dan APBD-mu untukmu berkisar pada penyajian regulasi atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan penggunaan dan pemanfaatan APBD masing-masing daerah.

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang ini telah mengatur secara limitatif atas penggunaan dan pemanfaatan APBD masing-masing daerah, hal ini diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) “APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah”. Hal ini diatur pula di dalam pasal 17 ayat (1) “APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah”, dan ayat (2) “Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara”.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal yang sama diatur pula di dalam Peraturan Pemerintah ini, pasal 16 ayat (1) “APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah”, dan ayat (2) “Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara”.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini kewenangan atas penggunaan dan pemanfaatan APBD masing-masing daerah diatur secara limitatif di dalam pasal 15 ayat (1) “APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah”, dan ayat (2) “Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara”. Selanjutnya kewenangan pendanaan atas beban APBD masing-masing daerah diatur di dalam pasal 78 ayat (1) “Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD; (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN; (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan/atau desa, didanai dari dan atas beban APBD provinsi; (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten/kota”. Selanjutnya di dalam pasal 81 ayat (1), “Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah”. Serta pasal 83 ayat (1) “Kepala Daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun”.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015. Pada paragraf ketiga, angka I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah ditegaskan, “Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Selanjutnya pada angka II. Prinsip Penyusunan APBD ditegaskan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 didasarkan prinsip sebagai berikut: Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya”.

Pertanyaan yang muncul adalah bisakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas dilanggar dengan dalil sudah terjadi kesepakatan sebelumnya. Untuk hal ini kita harus membuka kembali KUHPerdata pasal 1320, “untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan yang membuat suatu perikatan; 3.. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. Empat Dalam pelaksanaannya keempat syarat ini harus dipenuhi. Bagaimana dengan syarat keempat suatu sebab yang halal yang saya analogikan “halal” yang berarti “tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” tidak terpenuhi?

 (Selesai)

Older Entries

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 91 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: