Buku Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

3 Komentar

Cover buku TP TGR

SEKDA, KPKD DAN TAPD

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Pena Mahal

Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah oleh kepala daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD) selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang. Dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah oleh kepala daerah dan dilaksanakan oleh kepala SKPKD dan kepala SKPD dikoordinir oleh Sekretaris Daerah. Hal ini diatur di dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah, “Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah”. Selanjutnya penjelasan pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Di dalam pengelolaan keuangan daerah, sekretaris daerah memegang dua jabatan fungsional, sebagai KPKD (Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah) dan memimpin TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Jabatan sekretaris daerah selaku KPKD adalah pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, sedangkan jabatan sekretaris daerah sebagai ketua TAPD adalah tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011).

Apa saja tugas sekretaris daerah selaku KPKD di dalam pengelolaan keuangan daerah? Tugas sekretaris daerah selaku KPKD berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Adapun tugas sekretaris daerah selaku KPKD, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 6 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Sekretaris Daerah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas koordinasi di bidang: a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Oleh karena sekretaris daerah selaku KPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, maka sekretaris daerah selaku KPKD di dalam pelaksanaan tugas selaku KPKD, sekretaris daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah, vide pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 6 ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Sekretaris daerah selain melaksanakan tugas-tugas KPKD, sekretaris daerah melaksanakan pula tugas-tugas TAPD. Tugas-tugas dimaksud sebagaimana yang diatur di dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 6 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah; b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.”

Selanjutnya, beberapa hal yang saya sajikan berkenaan dengan organisasi pengelolaan keuangan daerah “TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)” adalah sebagai berikut: a. Tim anggaran pemerintah daerah mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan (vide penjelasan pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah); b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan, (vide pasal 1 angka 30 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011).

(Selesai)

TUNJANGAN PERUMAHAN (2)

1 Komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

contoh desain rumahCatatan saya kali ini merupakan bagian kedua atau terakhir dari tulisan “Tunjangan Perumahan”, yang terakhir membahas dasar pemberian tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD, dan berikut ini lanjutannya.

Dari ketentuan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor:188.31/006/PAKD tanggal 4 Januari 2006, hal: Tambahan penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD memberi penjelasan, “a. Tunjangan perumahan hanya dapat dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD apabila pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD; b. Pembayaran tunjangan perumahan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yakni bahwa tunjangan perumahan yang dibayarkan adalah untuk masa 1 (satu) bulan yang disamakan waktunya dengan tanggal pengucapan sumpah/janji dalam setiap bulan berkenaan. Sebagai contoh: Pengucapan sumpah/janji pada tanggal 15 Oktober tunjangan perumahan yang dibayar pada tanggal 1 November adalah untuk masa 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan 15 November; c. Besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan adalah sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku umum yaitu tidak termasuk meubelair, biaya, listrik, air, gas, dan telepon; d. Pembayaran tunjangan perumahan pada saat pengambilan sumpah/janji disesuaikan dengan standar satuan harga yang berlaku umum pada saat itu.

Selanjutnya, apa yang menjadi landasan dan pertimbangan pemberian tunjangan perumahan dan penetapan besarnya tunjangan perumahan? Hal ini diatur di dalam pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, “Ayat (3), Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harys memperhatikan asas kepatutan, asas kewajaran, rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku. Ayat (2), Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah”.

Penetapan peraturan kepala daerah tentang besarnya tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas serta standar satuan harga sewa rumah setempat yang berlaku sebagai berikut: (1). Asas kepatutan yakni mempertimbangkan bahwa tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota DPRD besarnya tidak boleh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rumah jabatan yang ditempati oleh pimpinan apabila disewakan. Asas kepatutan juga harus memperhatikan asas berjenjang dalam arti bahwa tunjangan perumahan anggota DPRD, tidak lebih besar dari tunjangan wakil ketua DPRD, tunjangan wakil ketua DPRD, tidak lebih besar dari tunjangan ketua DPRD, tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh lebih tinggi dari tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi; (2). Asas kewajaran yakni harus mempertimbangkan standar fisik/kontruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Besarnya tunjangan yang diberikan hendaknya tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasarkan standar fisik/kontruksi yang ditetapkan; (3). Asas rasionalitas yakni mempertimbangkan bahwa besarnya tunjangan perumahan yang diberikan untuk masa bakti enam puluh bulan lebih efisien dan menguntungkan apabila membangun rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD.

Selain itu pemberian tunjangan perumahan agar memperhatikan hal-hal sebagaimana yang diatur di dalam Lampiran V Hal-hal Khusus Lainnya angka 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, “Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tingkatan daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan”.

 (Selesai)

TUNJANGAN PERUMAHAN (1)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

desain rumah

Sebelum membahas tunjangan perumahan, lebih awal saya akan menyajikan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor:188.31/006/PAKD tanggal 4 Januari 2006, hal: Tambahan penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015.

Salah satu tunjangan kesejahteraan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD adalah tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan merupakan bagian dari tunjangan kesejahteraan selain tunjangan pemeliharaan kesehatan, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, dan pakaian dinas. Hal ini diatur di dalam pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, “Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada pimpinan dan anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi anggota DPRD dan perlengkapannya”. Oleh karena tunjangan perumahan merupakan bagian dari tunjangan kesejahteraan maka tunjangan perumahan bukan merupakan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD. Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas: uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, dan tunjangan alat kelengkapan lainnya.

Sebagaimana penjelasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor:188.31/006/PAKD tanggal 4 Januari 2006, hal: Tambahan penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka “Tunjangan perumahan yang diberikan kepada Pimpinan Anggota DPRD adalah dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Oleh karena itu tunjangan perumahan dimaksud dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap, sehingga tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak termasuk dalam pengertian tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, ABRI, dan Pensiun Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Dengan demikian, PPH Pasal 21 yang terutang dipotong dari tunjangan perumahan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dan tidak dibenarkan dibebankan pada keuangan daerah/APBD”.

Apa yang menjadi dasar pemberian tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD? Hal ini diatur di dalam pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, “Ayat (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. Ayat (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji”.

(Bersambung)

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

2 Komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

tas perjalanan dinasSejak berlakunya/ diundangkannya Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 21 Mei 2014, pimpinan pemerintahan daerah, para pejabat, staf atau para pegawai negeri sipil daerah sampai dengan honorer benar-benar dibuat “panik”, termasuk para pimpinan dan anggota DPRD. “Kepanikan” ini lebih disebabkan oleh salah satu ketentuan atau frasa yang dimuat di dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015. Ketentuan atau frasa ini sebagaimana diatur pada Lampiran angka III. Kebijakan Penyusunan APBD; 2. Belanja Daerah; b. Belanja Langsung; 3). Belanja Barang dan Jasa; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, “Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi; 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum; 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari ketentuan atau frasa ini, maka perjalanan dinas untuk pemerintah daerah (pejabat/PNSD/pimpinan dan anggota DPRD) baik atas pertanggungjawaban dan standar satuan harga/satuan biaya perjalanan dinas benar-benar berpedoman pada besaran dan biaya yang berlaku dalam APBN. Artinya bahwa standar satuan harga/satuan biaya dimaksud adalah perpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, dan pertanggungjawabannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Regulasi inilah yang membuat “panik” para pejabat/PNSD/pimpinan dan anggota DPRD, mengapa tidak jika sebelumnya standar biaya/satuan biaya diserahkan kepada pemerintah daerah, maka untuk kali ini standar satuan harga/satuan biaya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015. Dan juga, jika kita “hitung-hitungan” maka selisih penderitaan/selisih pendapatan dari perjalanan dinas berkurang/menurun secara “drastis”.

Bagaimana dengan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD? Pertanyaan inilah yang coba kita kaji bersama. Untuk menjawabnya, saya sajikan beberapa regulasi yang berkenaan dengan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD. Memang, jika kita menelusuri kedua PMK ini, kita tidak akan pernah menemukan ketentuan atau frasa yang merujuk pada ketentuan khusus atas perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD. Untuk itu kita akan menelusuri dalam regulasi yang mengatur kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahuh 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahuh 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004. Perubahan atas Peraturan Pemerintah ini berarti, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahuh 2004 ini telah mengalami perubahan mulai perubahan pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahuh 2005, perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahuh 2006, dan perubahan ketiga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahuh 2007.

Pada penjelasan pasal 25 ayat (3) huruf c PP Nomor 24 Tahun 2004, PP Nomor 37 Tahun 2005, PP Nomor 37 Tahun 2006, telah diatur, “Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun di luar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah”. Sampai dengan ketentuan ini, maka sangat jelas perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD adalah setara dengan standar perjalanan dinas PNS Tingkat A.

Selanjutnya, kita akan telusuri lagi bagaimana pengaturan mengenai penggolongan tingkat perjalanan dinas sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap, pasal 10 ayat (1), “Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu: a. Tingkat A untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan Menteri, Wakil Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati. Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara; b. Tingkat B untuk pejabat Negara lainnya, pejabat eselon II, dan pejabat lainnya yang setara; dan c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I”.

Dari ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012, dikaitkan dengan penjelasan pasal 25 ayat (3) huruf c PP Nomor 24 Tahun 2004, PP Nomor 37 Tahun 2005, PP Nomor 37 Tahun 2006, maka tingkat perjalanan dinas pimpinan DPRD dan anggota DPRD termasuk dan setara dengan standar perjalanan dinas PNS Tingkat A, hal ini disebabkan oleh karena Pegawai Negeri Sipil Tingkat A adalah Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara, dalam arti bahwa perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD untuk lingkungan Pemerintah Daerah sama dengan perjalanan dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati. Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota.

Sampai dengan pembahasan ini dan berdasarkan interpretasi/penafsiran atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dan PP Nomor 24 Tahun 2004, PP Nomor 37 Tahuh 2005, PP Nomor 37 Tahun 2006, maka perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD baik di dalam daerah maupun di luar daerah besarannya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang nantinya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Namun jika, hal ini diperhadapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahuh 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka saya dalam menginterpretasi/menafsirkan ketentuan pasal 25 ayat (3) mengalami “kebuntuan dan keraguan” atas tafsir “belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun di luar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A”. Mengapa tidak, hal ini lebih diakibatkan bahwa berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka pasal 25 ayat (3) tidak diberi penjelasan lagi dan dianggap sudah cukup jelas, atau penjelasan pasal terdahulu pasal 25 ayat (3) sudah hilang. Dengan demikian, maka interpretasi/tafsir atas penjelasan pasal 25 ayat (3) PP Nomor 24 Tahuh 2004, PP Nomor 37 Tahun 2005, PP Nomor 37 Tahun 2006 atas perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A tidak berlaku lagi.

Maka atas nama “kebuntuan dan keraguan” ini, dan untuk memperjelas atas penafsiran/interpretasi ini perlu dilakukan konsultasi dan diskusi atas keberadaan hilangnya penjelasan pasal 25 ayat (3) PP Nomor 21 Tahun 2007 ke pihak-pihak terkait dalam hal ini ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, maupun ke Sekretariat Negara selaku penyusun/perumus atas PP Nomor 21 Tahun 2007.

Selesai

PRO BADUT

1 Komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

badut 450

Jika anda mendengar radio komunitas keuangan “chek” (channel keuangan) 107,7 fm sering terdengar iklan “Pro Badut”, atau jika anda mengunjungi situs (website) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo (http://dppkad.gorontalo kab.go.id), maka pada halaman awalnya (home page) pada posisi kiri bawah terdapat banner produk layanan DPPKAD “Pro Badut”, atau jika anda melihat tampilan pada kios informasi DPPKAD, maka yang sering ditampilkan adalah produk layanan DPPKAD “Pro Badut”. Juga, jika anda memperhatikan laptop pegawai DPPKAD atau komputer pada DPPKAD, maka terlihat tampilan pada wall-nya produk layanan DPPKAD “Pro Badut”.

“Pro Badut”, itulah layanan yang menjadi slogan dan bermakna komitmen seluruh pegawai DPPKAD serta seluruh penegak integritas pengelola keuangan di Kabupaten Gorontalo (bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pengurus barang, pejabat penatausahaan keuangan/PPK dan pejabat pelaksana teknis kegiatan/PPTK serta para kuasa pengguna anggaran/pengguna anggaran) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gorontalo.

Produk layanan “Pro Badut” telah diluncurkan di awal tahun 2009, artinya produk layanan “Pro Badut” ini sudah memasuki tahun ke tujuh dalam pelaksanaannya. Dalam produk layanan ini tercantum “Selamat datang tamu istimewa kami, selamat menggunakan layanan Pro-Badut Dinas PPKAD “PRO BADUT” (PROsedur tepat, BerkAs lengkap, DUa jam cair, Tanpa biaya & pungutan)”. Produk layanan ini menggunakan maskot “badut” sesuai dengan akronim dari “BerkAs lengkap, DUa jam cair”. Produk layanan ini adalah layanan untuk seluruh pelayanan yang ada di lingkungan DPPKAD baik untuk penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana); pencairan dana atau SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk perjalanan dinas/pengadaan barang dan jasa/gaji maupun selisih gaji dan lain-lain; pembayaran pajak daerah seperti pajak reklame, BPHTB, pajak hiburan, pajak hotel dan lain-lain; pencairan ADD (alokasi dana desa);  pencairan dana hibah dan bantuan sosial, dan lain-lain pengurusan segala jenis surat-surat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah seperti SKPP Gaji (Surat Ketetapan Pemberhentian Pembayaran).

Demikian pula, atas seluruh penerimaan/pendapatan termasuk pajak daerah dilakukan pencatatan secara transparan dalam rekening koran atau rc bank. Contoh jika seorang wajib pajak reklame atau BPHTB menyetor/membayar pajaknya maka selain yang bersangkutan menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)/STS (Surat Tanda Setoran)/SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) maka untuk memberi keyakinan kepada wajib pajak daerah dan untuk mempermudah proses pencarian sumber penerimaan, nama wajib pajak dan besaran pajak yang disetor/dibayar tercetak langsung pada rekening koran atau rc bank kas daerah. Selain itu, seluruh penerimaan pajak daerah (hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan (sebelumnya galian c), bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan), dan pencairan dana (SP2D) dipublikasi setiap saat secara terbuka melalui kios informasi dan Radio Chek (Channel Keuangan) 107,7 FM.

 “Pro Badut” adalah akronim dari PROsedur tepat. Yang berarti dokumen tagihan, SPM (Surat Perintah Membayar) beserta dokumen pendukung lainnya dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/SKPD disampaikan langsung ke petugas di DPPKAD yang berkenaan. Jangan sekali-kali menyerahkan kepada bukan petugas. Dokumen penagihan yang diajukan oleh SKPD diregistrasi oleh petugas verifikasi pada bidang anggaran sesuai waktu penerimaan berkas; BerkAs lengkap. Yang berarti dokumen yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/SKPD telah memenuhi persyaratan atau berkasnya sudah lengkap (vide pasal 196 sampai dengan pasal 219 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; DUa jam cair. Yang berarti waktu penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) hanya dua jam sejak berkas dinyatakan lengkap; Tanpa biaya & tanpa pungutan termasuk tanpa potongan. Yang berarti mulai dari proses pengajuan SPM sampai dengan penerbitan SP2D tidak dipungut biaya atau dilarang pegawai DPPKAD (dari staf, kepala-kepala seksi, kepala-kepala bidang sampai kepala DPPKAD) menerima imbalan atau sesuatu apapun namanya dan/atau dilarang pihak terkait lainnya (“kontraktor”, PNS, bendahara, pensiunan, wajib pajak/retribusi dan masyarakat lainnya) memberi imbalan atau sesuatu apapun berkaitan pelayanan pencairan dana termasuk seluruh pelayanan dan pengurusan surat-surat di lingkungan DPPKAD.

Produk layanan ini (Pro Badut) menjadi pedoman, panduan, pegangan dan kebanggaan pegawai/pejabat DPPKAD dalam pelaksanaan tugasnya, karena seluruh pegawai/pejabat DPPKAD dalam melaksanakan tugasnya dilandasi dengan “integritas dan profesionalisme”. Layanan Pro Badut ini, diluncurkan guna mewujudkan pemerintahan yang “benar-benar” bersih dan berwibawa yang kita cita-citakan, dan yang diinginkan/diharapkan oleh masyarakat. Amin.

(Selesai)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

kuasa PA

Dari sekian banyak kewenangan kepala daerah (gubernur/bupati/walikota), maka salah satu kewenangan kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yakni menetapkan kuasa pengguna anggaran. Hal ini diatur di dalam pasal 5 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo pasal 5 ayat (2) huruf c PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo pasal 5 ayat (2) huruf c Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Pengertian Kuasa Pengguna Anggaran atau disingkat KPA diatur di dalam pasal 1 angka 18 PP Nomor 58 Tahun 2005, “Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD”. Dengan pengertian yang sama, KPA diatur pula di dalam pasal 1 angka 20 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD”.

Satu hal yang perlu diketahui adalah regulasi pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu pasal 10A Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, telah mengatur dan menetapkan bahwa, “Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Dipahami bahwa di dalam pengelolaan keuangan daerah maka dalam pelaksanaan penggadaan barang/jasa pejabat pengguna anggaran secara ex-officio bertindak pula sebagai pejabat pembuat komitmen atau disingkat P2K (vide Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012).

KPA sebagai pelaksana sebagian kewenangan PA (pengguna anggaran) bertindak sebagai penerima pelimpahan kewenangan dari PA lebih pada pelaksanaan tugas-tugas penggadaan barang/jasa. Pelimpahan sebagian kewenangan tugas-tugas PA dalam pengadaan barang/jasa dilimpahkan kepada kepala unit kerja pada SKPD. Pelimpahan sebagian kewenangan haruslah berdasarkan pertimbangan: a. Tingkatan daerah; b. Besaran SKPD; c. Besaran jumlah uang yang dikelola; d. Beban kerja; e. Lokasi; f. Kompetensi; g. Rentang kendali; h. Pertimbangan obyektif lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 11 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang”, dan ayat (2), “Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya”.

Sehingga dengan demikian, jika PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA dalam hal pengadaan pengadaan barang/jasa, maka secara otomatis KPA bertindak pula sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (P2K). Hal ini sesuai dengan pasal 11 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen”.

Kepala Daerah (gubernur/bupati/walikota) di dalam menetapkan pelimpahan sebagian kewenangan PA kepada KPA dan menetapkan KPA tentunya berdasarkan usulan PA. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2004, “Gubernur/bupati/walikota menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran berdasarkan usulan Pengguna Anggaran yang bersangkutan”, dan pasal 11 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD”. Selain itu, KPA di dalam pelaksanaan tugas-tugas pelimpahan sebagian kewenangan dari PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA. Hal ini sesuai dengan dengan pasal 11 ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang”.

Apa saja sebagian kewenangan PA yang dilimpahkan kepada KPA berkenaan dengan penggadaan barang/jasa. Untuk hal ini diatur di dalam pasal 11 ayat (3a) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran”.

(Selesai)

PENGGUNA ANGGARAN

1 Komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

keuangan daerah

Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (vide pasal 6 ayat (2) huruf e UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. pasal 5 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah oleh Kepala Daerah ini dapat dilimpahkan oleh Kepala Daerah dan dilaksanakan oleh; (a) kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) selaku PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah); (b) kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah; dan (c) oleh sekretaris daerah yang bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pelimpahan kekuasaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dari kepala daerah kepada kepala SKPKD selaku PPKD dan kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran diatur di dalam pasal 10 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003, “Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c: a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD; b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah”. Selanjutnya di dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 diatur di dalam pasal 5 ayat (3), “Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD; b. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah”. Dan pasal 5 ayat (4), “Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah”. Di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 diatur pada pasal 5 ayat (3), “Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang”.

Guna pelaksanaan tugas dan wewenang pelaksana kuasa pengelolaan keuangan daerah dari kepala daerah, sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; kepala SKPKD selaku PPKD; dan kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, pelimpahannya harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pelimpahan ini tentunya didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 5 ayat (5) PP Nomor 58 Tahun 2005 jo pasal 5 ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Dari frasa di atas maka salah satu pelaksana kuasa pengelolaan keuangan daerah adalah PA selaku kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, “Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya”.

PA merupakan akronim dari Pengguna Anggaran. Pengertian dari PA dapat ditelusuri pada pasal 1 angka 12 UU Nomor 1 Tahun 2004, “Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah”. Dengan pengertian yang sama pengertian PA diatur pula di dalam pasal 1 angka 17 PP Nomor 58 Tahun 2005 dan pasal 1 angka 17 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya”.

PA sebagai penerima pelimpahan pelaksana kuasa pengelolaan keuangan daerah dari kepala daerah mempunyai wewenang dan tugas yang sudah diatur dan ditetapkan di dalam pasal 10 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003; pasal 6 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004; pasal 10 PP Nomor 58 Tahun 2005; pasal 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sebagai berikut: menyusun RKA-SKPD; menyusun DPA-SKPD; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. PA di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah (vide pasal 10 huruf n Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

(Selesai)

Older Entries

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 115 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: